Pengusaha Sawit Nasional Sulit Ekspansi

JAKARTA (Suara Karya): Industri kelapa sawit nasional saat ini mengalami kesulitan untuk ekspansi bisnis, salah satunya memperluas lahan perkebunan.

Penyebab utamanya, selain kebijakan moratorium penggunaan lahan hutan alam dan lahan gambut, lahan sawit di Indonesia ternyata juga sudah dikuasai pengusaha asal Malaysia dan negara lainnya secara signifikan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan mengatakan, kepemilikan luas lahan yang terbatas membuat industri sawit nasional sulit mengalahkan industri asal Malaysia. Apalagi, Pemerintah Malaysia memang mendukung penuh investasi di sektor industri sawit dari hulu ke hilir.

"Kita tidak bisa mengembangkan industri tanpa ada perluasan area perkebunan. Industri kelapa sawit Malaysia lebih berkembang karena konsistensi kebijakan dari pemerintahnya. Mereka lebih awal mengembangkan karena memiliki kebijakan yang lebih baik. Komitmen pemerintahnya juga kuat dan iklim investasinya kondusif," katanya pada acara Family Gathering Forum Wartawan Industri di Bandung, Sabtu (30/6).

Fadhil Hasan lantas mencontohkan kebijakan bea keluar (BK) untuk ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dalam hal ini, Gapki berharap pemerintah mengkaji kembali pengenaan BK untuk ekspor CPO dan produk turunannya. Hal ini dikarenakan pemberlakuan BK ekspor CPO dan produk turunannya tidak berjalan efektif.

"Pengenaan BK untuk ekspor produk hilir sawit sebaiknya nol persen, sedangkan untuk CPO cukup 5 persen. Pengenaan bea keluar ekspor CPO bukan untuk mendorong tumbuhnya industri hilir sawit. Jadi, kebijakan bea keluar ini memang perlu disempurnakan," tuturnya.

Menurut Fadhil, penerapan BK ekspor CPO yang maksimal bisa mencapai 25 persen justru berpotensi mendorong penyelundupan. Apalagi, aparat di pelabuhan sulit memeriksa serta membedakan antara CPO dan produk turunannya.

Sementara itu, Kepala Kompartemen Komunikasi Gapki Tofan Mahdi mengatakan, dari 7,5 juta hektare lahan sawit di Indonesia, sekitar 20 persen dikuasai oleh perusahaan asal Malaysia. Apalagi terkait dengan peraturan investasi, pemerintah memang tidak bisa melarang perusahaan Malaysia untuk mengembangkan usaha kelapa sawit di Indonesia.

Terkait pengenaan BK ekspor CPO, Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Aryan Wargadalam mengatakan, pengenaan instrumen semacam pajak ekspor untuk produk CPO berdampak pada industri hilir di luar negeri, termasuk di Malaysia.

Meski sebagai produsen CPO, Malaysia masih mengimpornya dari Indonesia untuk diolah. Sejak pemberlakuan kebijakan BK maksimal 25 persen, kapasitas industri hilir sawit Malaysia menurun hingga 50 persen.

"Malaysia membutuhkan bahan baku dari Indonesia. Sejak pemberlakuan BK, pasokan ke sana berkurang, utilisasi produksinya anjlok menjadi 50 persen. Artinya, pemberlakuan BK memang ampuh," katanya. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3702/Pengusaha-Sawit-Nasional-Sulit-Ekspansi )

Pengusaha Sambut Baik Harga Gas Industri

JAKARTA, KOMPAS - Forum Lintas Asosiasi Industri menyambut baik kebijakan kenaikan harga gas yang dikurangi dari 55 persen menjadi 50 persen serta dilakukan secara bertahap. Mereka menilai kebijakan itu sebagai upaya strategis pemerintah memperjuangkan daya saing industri.

"Kebijakan itu merupakan prestasi kerja sama Kementerian Perindustrian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertama kalinya Inilah koordinasi yang saling menguatkan dalam kebijakan energi dalam negeri," kata Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Franky Sibarani, di Jakarta, Minggu (1/7).

Harga gas industri, yang baru diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pekan lalu, naik sebesar 50 persen. Kenaikan dilakukan dengan besaran tahap pertama 35 persen dan berlaku per 1 September 2012. Tahap kedua sebesar 15 persen dan diberlakukan per April 2013.

Franky menekankan, ke depan, penetapan harga gas selanjutnya perlu dilakukan pemerintah. Dengan sikap berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa selama ini lebih menyetujui perjanjian antarpebisnis (business to business) untuk harga gas, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan industri.

Menurut Franky, koordinasi antar kementerian ini merupakan langkah maju. Selain itu, dalam penetapan harga ini, pemerintah juga melibatkan industri pengguna gas. Diharapkan ke depan menjadi pola baku dalam menetapkan harga. Tentunya penetapan harga untuk yang akan datang harus dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan ke industri.

"Dengan keterlibatan pemerintah ini, ada optimisme baru dalam menjamin suplai oleh PT PGN. Jaminan kontrak PT PGN yang selama ini banyak tidak terpenuhi, PT PGN akan dijamin oleh pemerintah," ujarnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sejak awal kekisruhan harga gas industri, persoalan ini memang harus segera diselesaikan. Satu per satu kendala yang mengganggu kinerja industri sudah semestinya dituntaskan supaya tidak mengganggu iklim usaha. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3708/Pengusaha-Sambut-Baik-Harga-Gas-Industri- )

DTPHP Inhil Upayakan Untuk Kembalikan Potensi Beras Lokal

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Inhil dibawah dekade tahun 90an sangat dikenal tidak hanya untuk skala Riau, tapi bahkan Sumatera sebagai salah satu daerah penghasil beras yang sangat berkualitas. Saat itu, beras seperti Karan Duku, Lantik Bamban dan beberapa jenis beras lainnya sangat terkenal di tengah masyarakat, dengan Kecamatan Reteh sebagai pusat penghasil beras ketika itu.
Tapi belakangan ini kondisinya sudah cukup jauh berbeda. Meski saat ini Inhil masih sebagai salah satu penghasil beras di Riau, tapi hanya mampu untuk Konsumsi pribadi. Jenis berasnyapun sudah jauh berubah, beras seperti Karan Duku dan Lantik Bamban yang pernah menjadi idola di tengah masyarakat Inhil seperti hilang dari peredaran. Bahkan beras yang banyak dan diminati oleh masyarakat malah berasal dari Sumbar, seperti beras Solok dan lainnya.
Untuk kembali mengangkat potensi beras Inhil, terutama beras lokal, Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai merancang program pengembangan beras lokal. Saat ini, melalui balai khusus yang dimiliki oleh Satker tersebut mereka sudah mulai mengembangkan bibit padi tersebut yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2013mendatang.
“Kita berencana untuk mengembangkan beras lokal seperti Lantik Bamban dan Karan Duku. Melalui usaha yang sedikit berliku, kita berhasil mendapatkan bibit padi tersebut di tengah masyarakat, meski jumlahnya sedikit. Kita berkeinginan kedepan beras lokal tersebut bisa berkembang seperti dahulu, dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Kepala DTPHP H Wiryadi S.Sos, MSi.
Dikatakannya,apalagi kualitas beras yang dihasilkan tidak kalah dengan beras dari Sumbar yang membanjiri pasaran beras di Inhil. Dengan kembali mengembangkan beras lokal yang ada, sudah barang tentu akan mengangkat nama Inhil hingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita.
“Yang paling penting saat ini adalah kemauan dari semua pihak untuk mengembangkan beras lokal yang kita miliki. Terus terang masalah kualitas kita tidak kalah,”katanya ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2366 )

Koperasi dan UKM Gandeng Pariwisata

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan pola kemitraan dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan perluasan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan industri pariwisata yang dimaksudkan adalah kelompok pengelola perhotelan karena memiliki fasilitas pemasaran.
"Kami memulai program ini dari Jawa Timur dan akan dikembangkan ke seluruh provinsi. Kami juga fasilitasi pertemuan antara pelaku industri perhotelan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya di Jakarta, Senin (25/6). Menurutnya, pola kemitraan itu akan membuka peluang usaha rintisan atas pengembangan kemitraan bagi koperasi dan UMKM lainnya.
Sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman itu, mulai 29 April disepakati untuk kesempatan kepada koperasi dan UKM untuk menggelar pemasaran produk unggulannya di halaman hotel setiap Minggu mulai pukul 07.00-13.00 WIB di Malang. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=900:koperasi-dan-ukm-gandeng-pariwisata&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Prinsip Ekonomi Syariah Dorong UMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebutkan prinsip ekonomi syariah telah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan spekulasi dan riba, serta berbasis halal. Artinya, perekonomian dibangun di atas kekuatan sektor riil. "Maka disinilah letak posisi ekonomi syariah dalam mendorong sektor riil," Menurut Menteri Koperasi/UKM Syarief Hasan saat acara Workshop Nasional Pra Konvensi Nasional Anggota Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) di aula Kemenkop UKM Jakarta, Sabtu (23/6).
Syarief menilai, hal ini terbukti pada kinerja perbankan syariah yang rata rata memiliki FDR(Financing to Deposit Ratio) sangat tinggi dan pembiayaanya disalurkan sebagian besar pada sektor UMKM. Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan real sektor bases banking dan berbeda dengan perbankan konvensional.
Di lain pihak, pemerintah melalui Kemenkop UKM telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha untuk mendorong UMKM, antara lain melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kl KS) yang disertai dengan instrumen pedoman stan -dar operasional manajemen KIKS/UIKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KIKS/UIKS Koperasi dan Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. "Dengan upaya tersebut maka sinergi antara sistem keuangan syariah dan sektor riil khususnya UMKM akan semakin berkembang dengan pesaCpapamya.
Menkop UKM juga menambahkan, ekonomi free market mecanism tidak memberikan jaminan terhadap hantaman krisis, termasuk krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Itu artinya, teridentifikasi kegagalan ekonomi kapitalis. "Ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalis dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat merupakan sebuah harapan dan angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi syariah," ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Harisman mengatakan, perkembangan industri keuangan syariah di lndone-sia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari aset bank syariah secara keseluruhan selama 2011 mencatatkan pertumbuhan 49% dengan total asset Rpl49 triliun. Aset tersebut masih sekitar 4% dibandingkan total aset perbankan nasional.
Harisman menyakini dengan semakin berkembangnya perbankan syariah akan mendorong industri keuangan syariah lainya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, multifinance syariah dan Koperasi lasa Keuangan Syariah. Untuk memperbesar volume bisnis keuangan syariah, Harisman menekankan adanya sinergi antar lembaga keuangan syariah diperkuat dan PKES akan senantiasa untuk membantu dan menjembatani dalam berkomunikasi.
Kemudian terkait pertumbuhan sektor riil yang kondunsif dan semangat gerakan kewirausahaan nasional yang dicanangkan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan market share dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. "Maka inilah kenapa sinergi antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil tak bisa dipisahkan. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=899:prinsip-ekonomi-syariah-dorong-umkm&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Jelang Puasa, Harga Daging Ayam dan Sapi Terus Meroket

Jakarta - Kurang lebih satu bulan menjelang bulan puasa, harga barang-barang kebutuhan pokok cendrung menglami kenaikan. Misalnya harga daging sapi dan ayam cendrung terus merambat naik. Hal ini ternyata menurunkan minat konsumen untuk membeli sehingga menurunkan omset para penjual.

"Daging sapi terus naik, dan harganya tidak terkontrol," ujar salah seorang pedagang Nurjaya di Pasar Inpres Pelita, Papanggo, Jakarta Utara
(25/06/12).

Menurutnya sejak 2 bulan terkahir, harga daging sapi terus merambat naik dengan kisaran Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per Kg. Saat ini dipasaran, harga daging sapi segar dipasarkan pada harga Rp 75.000 per Kg dengan frekuensi kenaikan sudah mencapai Rp 10.000, dari harga mulai Rp 65.000 per Kg.

"Distribusi lancar, barang selalu ada, tetapi dari pusatnya harga sudah naik jadi ya kita sebagai pedagang daging sapi harus menaikan juga," katanya.

Menurutnya agen daging cenderung menguasai dan mengatur harga pasar. Saat ini harga daging cenderung tidak stabil. Sementara itu daging yang dijual adalah jenis daging yang pembibitannya didatangkan dari luar negeri (impor) dan penggemukannnya dilakukan di Indonesia. Sapi lokal cendrung jarang ditemui.

"Daging ini dan semua daging yang dijual oleh para pedagang daging lain adalah daging yang bibitnya datang dari luar dan penggemukannya dilakukan di Indonesia," ungkap Zein seorang pedagang daging sapi lainnya.

"Daging Jawa, Bali dan Lombok sulit ditemui sekarang, kuotanya juga tidak mencukupi," lanjutnya Zein.

Ia menuturkan dari kondisi ini omset para penjual daging sapi terus menurun. Para konsumen menahan untuk mengkonsumsi daging sapi, menjelang Bulan Puasa.

"Mau tidak mau, omset kita turun 25-30%, pembeli mengeluh dan sepi, pedagang juga mengeluh. Pemerintah harus segera beraksi atas masalah ini, mengelola harga sesuai dengan harga pasar," lanjut Zein.

Tidak kalah dengan harga daging sapi, daging ayam juga cendrung naik. "Harga daging ayam naik Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kg nya," ujar Suharto, pedagang ayam di pasar pelita.

Suharto menuturkan harga daging ayam naik sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. "SUdah satu bulan yang lalu ayam naik dan distribusi lancar," lanjut Suharto.

Kondisi naiknya harga daging ayam telah menurunkan omset penjualan para pedagang sebanyak 25-30% dari kebanyakan penjual ayam dipasar Pelita, Papanggo, Jakarta Utara. ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2351 )

Pasokan Minyak Tanah Jangan Dikurangi!

Bulungan Belum Siap Konversi ke Gas
TANJUNG SELOR – Pengurangan alokasi jatah minyak tanah di Kabupaten Bulungan yang sudah dilakukan sejak awal bulan Juni 2012, sebesar 25 persen dari alokasi sebelumya yang dipatok sebanyak 453 kiloliter per bulan.

Artinya pasokan minyak tanah untuk bulan Juni, hanya sekitar 340 kiloliter. Pengurangan jatah alokasi minyak tanah itu berdampak pada sulitnya mendapatkan minyak tanah, khususnya di Kota Tanjung Selor.

Kepala Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, M Ali P Khar saat dikonfirmasi media ini membenarkan jika pasokan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan ini dikurangi sebesar 25 persen.

Dijelaskannya pengurangan jatah minyak tanah itu merupakan salah satu langkah dari program pemerintah, yakni konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.

“Awal Juni jatah minyak tanah memang dikurangi 25 persen,” kata Ali saat ditemui ditempat tugasnya siang kemarin.

Menurutnya, pengurangan jatah alokasi minyak tanah untuk Bulungan itu sejatinya tidak sesuai dengan konsep ideal pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas.

Sebab, kata Ali, ukuran ideal untuk konversi minyak tanah ke gas itu apabila gas di daerah itu mudah diperoleh dan harganya pun relatif murah.

Nah, untuk di Bulungan sendiri, lanjut dia, untuk saat ini pasokan gas dalam bentuk tabung elpiji ukuran 3 kilogram susah diperoleh dan sering telat. Oleh karenanya ia menilai pengurangan minyak tanah di Bulungan itu belum bisa dilakukan.

“Seharusnya disiapkan dulu infrastuktur untuk gas. Sekarang, kan SPBBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji)-nya masih dibangun,” terangnya.

Bukan itu saja, pihaknya juga menerima kabar yang kurang sedap tentang rencana pengurangan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan Juli sebanyak 25 persen lagi.

Pihaknya juga menerima kabar minyak tanah di Bulungan direncanakan bakal ditarik total menjelang bulan puasa nanti.

“Kabarnya bulan Agustus, sudah 100 persen ditarik,” kata Ali.

Lantaran ada kabar itu, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal melakukan koordinasi dengan Pertamina Balikpapan agar minyak tanah di Bulungan tetap ada, sampai SPPBE yang saat ini dalam proses pembangunan itu rampung, serta distibusi gas elpiji isi 3 kilogram bisa diperoleh dengan mudah dan murah.(din/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25339 )