DTPHP Inhil Upayakan Untuk Kembalikan Potensi Beras Lokal

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Inhil dibawah dekade tahun 90an sangat dikenal tidak hanya untuk skala Riau, tapi bahkan Sumatera sebagai salah satu daerah penghasil beras yang sangat berkualitas. Saat itu, beras seperti Karan Duku, Lantik Bamban dan beberapa jenis beras lainnya sangat terkenal di tengah masyarakat, dengan Kecamatan Reteh sebagai pusat penghasil beras ketika itu.
Tapi belakangan ini kondisinya sudah cukup jauh berbeda. Meski saat ini Inhil masih sebagai salah satu penghasil beras di Riau, tapi hanya mampu untuk Konsumsi pribadi. Jenis berasnyapun sudah jauh berubah, beras seperti Karan Duku dan Lantik Bamban yang pernah menjadi idola di tengah masyarakat Inhil seperti hilang dari peredaran. Bahkan beras yang banyak dan diminati oleh masyarakat malah berasal dari Sumbar, seperti beras Solok dan lainnya.
Untuk kembali mengangkat potensi beras Inhil, terutama beras lokal, Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai merancang program pengembangan beras lokal. Saat ini, melalui balai khusus yang dimiliki oleh Satker tersebut mereka sudah mulai mengembangkan bibit padi tersebut yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2013mendatang.
“Kita berencana untuk mengembangkan beras lokal seperti Lantik Bamban dan Karan Duku. Melalui usaha yang sedikit berliku, kita berhasil mendapatkan bibit padi tersebut di tengah masyarakat, meski jumlahnya sedikit. Kita berkeinginan kedepan beras lokal tersebut bisa berkembang seperti dahulu, dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Kepala DTPHP H Wiryadi S.Sos, MSi.
Dikatakannya,apalagi kualitas beras yang dihasilkan tidak kalah dengan beras dari Sumbar yang membanjiri pasaran beras di Inhil. Dengan kembali mengembangkan beras lokal yang ada, sudah barang tentu akan mengangkat nama Inhil hingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita.
“Yang paling penting saat ini adalah kemauan dari semua pihak untuk mengembangkan beras lokal yang kita miliki. Terus terang masalah kualitas kita tidak kalah,”katanya ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2366 )

Koperasi dan UKM Gandeng Pariwisata

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan pola kemitraan dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan perluasan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan industri pariwisata yang dimaksudkan adalah kelompok pengelola perhotelan karena memiliki fasilitas pemasaran.
"Kami memulai program ini dari Jawa Timur dan akan dikembangkan ke seluruh provinsi. Kami juga fasilitasi pertemuan antara pelaku industri perhotelan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya di Jakarta, Senin (25/6). Menurutnya, pola kemitraan itu akan membuka peluang usaha rintisan atas pengembangan kemitraan bagi koperasi dan UMKM lainnya.
Sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman itu, mulai 29 April disepakati untuk kesempatan kepada koperasi dan UKM untuk menggelar pemasaran produk unggulannya di halaman hotel setiap Minggu mulai pukul 07.00-13.00 WIB di Malang. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=900:koperasi-dan-ukm-gandeng-pariwisata&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Prinsip Ekonomi Syariah Dorong UMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebutkan prinsip ekonomi syariah telah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan spekulasi dan riba, serta berbasis halal. Artinya, perekonomian dibangun di atas kekuatan sektor riil. "Maka disinilah letak posisi ekonomi syariah dalam mendorong sektor riil," Menurut Menteri Koperasi/UKM Syarief Hasan saat acara Workshop Nasional Pra Konvensi Nasional Anggota Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) di aula Kemenkop UKM Jakarta, Sabtu (23/6).
Syarief menilai, hal ini terbukti pada kinerja perbankan syariah yang rata rata memiliki FDR(Financing to Deposit Ratio) sangat tinggi dan pembiayaanya disalurkan sebagian besar pada sektor UMKM. Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan real sektor bases banking dan berbeda dengan perbankan konvensional.
Di lain pihak, pemerintah melalui Kemenkop UKM telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha untuk mendorong UMKM, antara lain melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kl KS) yang disertai dengan instrumen pedoman stan -dar operasional manajemen KIKS/UIKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KIKS/UIKS Koperasi dan Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. "Dengan upaya tersebut maka sinergi antara sistem keuangan syariah dan sektor riil khususnya UMKM akan semakin berkembang dengan pesaCpapamya.
Menkop UKM juga menambahkan, ekonomi free market mecanism tidak memberikan jaminan terhadap hantaman krisis, termasuk krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Itu artinya, teridentifikasi kegagalan ekonomi kapitalis. "Ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalis dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat merupakan sebuah harapan dan angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi syariah," ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Harisman mengatakan, perkembangan industri keuangan syariah di lndone-sia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari aset bank syariah secara keseluruhan selama 2011 mencatatkan pertumbuhan 49% dengan total asset Rpl49 triliun. Aset tersebut masih sekitar 4% dibandingkan total aset perbankan nasional.
Harisman menyakini dengan semakin berkembangnya perbankan syariah akan mendorong industri keuangan syariah lainya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, multifinance syariah dan Koperasi lasa Keuangan Syariah. Untuk memperbesar volume bisnis keuangan syariah, Harisman menekankan adanya sinergi antar lembaga keuangan syariah diperkuat dan PKES akan senantiasa untuk membantu dan menjembatani dalam berkomunikasi.
Kemudian terkait pertumbuhan sektor riil yang kondunsif dan semangat gerakan kewirausahaan nasional yang dicanangkan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan market share dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. "Maka inilah kenapa sinergi antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil tak bisa dipisahkan. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=899:prinsip-ekonomi-syariah-dorong-umkm&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Jelang Puasa, Harga Daging Ayam dan Sapi Terus Meroket

Jakarta - Kurang lebih satu bulan menjelang bulan puasa, harga barang-barang kebutuhan pokok cendrung menglami kenaikan. Misalnya harga daging sapi dan ayam cendrung terus merambat naik. Hal ini ternyata menurunkan minat konsumen untuk membeli sehingga menurunkan omset para penjual.

"Daging sapi terus naik, dan harganya tidak terkontrol," ujar salah seorang pedagang Nurjaya di Pasar Inpres Pelita, Papanggo, Jakarta Utara
(25/06/12).

Menurutnya sejak 2 bulan terkahir, harga daging sapi terus merambat naik dengan kisaran Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per Kg. Saat ini dipasaran, harga daging sapi segar dipasarkan pada harga Rp 75.000 per Kg dengan frekuensi kenaikan sudah mencapai Rp 10.000, dari harga mulai Rp 65.000 per Kg.

"Distribusi lancar, barang selalu ada, tetapi dari pusatnya harga sudah naik jadi ya kita sebagai pedagang daging sapi harus menaikan juga," katanya.

Menurutnya agen daging cenderung menguasai dan mengatur harga pasar. Saat ini harga daging cenderung tidak stabil. Sementara itu daging yang dijual adalah jenis daging yang pembibitannya didatangkan dari luar negeri (impor) dan penggemukannnya dilakukan di Indonesia. Sapi lokal cendrung jarang ditemui.

"Daging ini dan semua daging yang dijual oleh para pedagang daging lain adalah daging yang bibitnya datang dari luar dan penggemukannya dilakukan di Indonesia," ungkap Zein seorang pedagang daging sapi lainnya.

"Daging Jawa, Bali dan Lombok sulit ditemui sekarang, kuotanya juga tidak mencukupi," lanjutnya Zein.

Ia menuturkan dari kondisi ini omset para penjual daging sapi terus menurun. Para konsumen menahan untuk mengkonsumsi daging sapi, menjelang Bulan Puasa.

"Mau tidak mau, omset kita turun 25-30%, pembeli mengeluh dan sepi, pedagang juga mengeluh. Pemerintah harus segera beraksi atas masalah ini, mengelola harga sesuai dengan harga pasar," lanjut Zein.

Tidak kalah dengan harga daging sapi, daging ayam juga cendrung naik. "Harga daging ayam naik Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kg nya," ujar Suharto, pedagang ayam di pasar pelita.

Suharto menuturkan harga daging ayam naik sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. "SUdah satu bulan yang lalu ayam naik dan distribusi lancar," lanjut Suharto.

Kondisi naiknya harga daging ayam telah menurunkan omset penjualan para pedagang sebanyak 25-30% dari kebanyakan penjual ayam dipasar Pelita, Papanggo, Jakarta Utara. ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2351 )

Pasokan Minyak Tanah Jangan Dikurangi!

Bulungan Belum Siap Konversi ke Gas
TANJUNG SELOR – Pengurangan alokasi jatah minyak tanah di Kabupaten Bulungan yang sudah dilakukan sejak awal bulan Juni 2012, sebesar 25 persen dari alokasi sebelumya yang dipatok sebanyak 453 kiloliter per bulan.

Artinya pasokan minyak tanah untuk bulan Juni, hanya sekitar 340 kiloliter. Pengurangan jatah alokasi minyak tanah itu berdampak pada sulitnya mendapatkan minyak tanah, khususnya di Kota Tanjung Selor.

Kepala Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, M Ali P Khar saat dikonfirmasi media ini membenarkan jika pasokan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan ini dikurangi sebesar 25 persen.

Dijelaskannya pengurangan jatah minyak tanah itu merupakan salah satu langkah dari program pemerintah, yakni konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.

“Awal Juni jatah minyak tanah memang dikurangi 25 persen,” kata Ali saat ditemui ditempat tugasnya siang kemarin.

Menurutnya, pengurangan jatah alokasi minyak tanah untuk Bulungan itu sejatinya tidak sesuai dengan konsep ideal pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas.

Sebab, kata Ali, ukuran ideal untuk konversi minyak tanah ke gas itu apabila gas di daerah itu mudah diperoleh dan harganya pun relatif murah.

Nah, untuk di Bulungan sendiri, lanjut dia, untuk saat ini pasokan gas dalam bentuk tabung elpiji ukuran 3 kilogram susah diperoleh dan sering telat. Oleh karenanya ia menilai pengurangan minyak tanah di Bulungan itu belum bisa dilakukan.

“Seharusnya disiapkan dulu infrastuktur untuk gas. Sekarang, kan SPBBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji)-nya masih dibangun,” terangnya.

Bukan itu saja, pihaknya juga menerima kabar yang kurang sedap tentang rencana pengurangan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan Juli sebanyak 25 persen lagi.

Pihaknya juga menerima kabar minyak tanah di Bulungan direncanakan bakal ditarik total menjelang bulan puasa nanti.

“Kabarnya bulan Agustus, sudah 100 persen ditarik,” kata Ali.

Lantaran ada kabar itu, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal melakukan koordinasi dengan Pertamina Balikpapan agar minyak tanah di Bulungan tetap ada, sampai SPPBE yang saat ini dalam proses pembangunan itu rampung, serta distibusi gas elpiji isi 3 kilogram bisa diperoleh dengan mudah dan murah.(din/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25339 )

Realisasi Konversi BBM ke BBG Perlu Dipercepat

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Indonesia kaya akan sumber Bahan Bakar Gas (BBG) namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara masyarakat kian dihadapkan pada persoalan ketersediaan BBM yang kian terbatas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, para pakar mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan program konversi BBM ke BBG pada kendaraan bermotor.
Tiga hal yang diusulkan tersebut, pertama pemasangan konverter di mobil-mobil dinas, lembaga, kementerian dan BUMN. Kedua, pemasangan konverter kit di transportasi umum, dan ketiga pemasangan konverter pada mobil pribadi secara sukarela. Dengan demikian realisasi BBM ke BBG dapat dipercepat.
Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Focus Grup Discussion (FGD) ''Kajian Kesiapan Masyarakat Terhadap Konversi BBM ke BBG'' hasil kerja sama Kemenristek dan UGM.
Staf Ahli Menristek Bidang Energi dan Material Maju Dr Agus R Hotman MT mengatakan, untuk mendorong realisasi program konversi selisih harga premium dan BBG idealnya harus terpaut 40 hingga 60 persen. ''Kalau gapnya masih kecil, minat orang untuk berpindah ke BBG akan kecil pula," katanya.
Beberapa infrastruktur yang seharusnya perlu disediakan adalah konverter kit, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta bengkel khusus konverter kit. Namun untuk mengoptimalkan infrastruktur BBG dan transporter yang sudah ada, katanya, pemerintah perlu segera  mengonversi kendaraan operasional pemerintah dan menerapkan pola monitoring terhadap kendaraan berbahan gas.
"Yang tidak kalah penting, mewajibkan industri otomotif untuk memproduksi varian kendaraan berbahan bakar gas berikut layanan purna jualnya," ungkapnya.
Sementara peneliti Dr Jayan Sentanuhadi menegaskan, persoalan implementasi konversi BBG di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala standarisasi converter kit yang belum memadai dan SPBG yang masih sedikit dan tidak merata. "Lagi pula produksi konverter kit dalam negeri belum ada dan perbedaan harga BBM dan CNG terlalu sempit," katanya. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/26/122360/Realisasi-Konversi-BBM-ke-BBG-Perlu-Dipercepat- )

Sulbar Butuh Teknologi untuk Kembangkan Pangan Lokal

Mamuju, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan bantuan teknologi pertanian untuk mengembangkan komoditas pangan lokal sebagai pengganti beras.
"Salah satu kelemahan pemerintah di Sulbar dalam mengembangkan pangan lokal adalah tidak ada sarana dan prasarana teknologi untuk mengembangkannya," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Suharnati di Mamuju, Sabtu (23/6).
Ia mengatakan Sulbar memiliki komoditas yang dapat diubah menjadi makanan lokal di antaranya pisang yang merupakan makanan khas masyarakat Sulbar secara turun temurun.
"Kalau makanan lokal seperti pisang diolah melalui teknologi industri menjadi makanan lokal guna dikomsumsi masyarakat, maka pangan tersebut dapat menjadi pengganti beras yang juga bernilai ekonomis," katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah pusat dapat membantu  mengembangkan pangan lokal dengan membantu sarana dan prasarana teknologi pengolahannya.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar terus berupaya mengembangkan produk pangan lokal menjadi bahan makanan pokok masyarakat guna mengurangi ketergantungan terhadap beras seperti mengembangkan pisang sebagai pangan lokal melalui industri.
"Produksi pisang melimpah di Provinsi Sulbar. Jadi wajar jika komoditas itu dikembangkan menjadi pangan lokal, apalagi masyarakat Sulbar meminati makanan tersebut," katanya.
Selain pisang, komoditas lainnya yang akan dikembangkan di Sulbar menjadi pangan lokal adalah umbi-umbian yang dapat diolah dengan teknologi tepat guna agar bisa menghasilkan produk pengganti beras.
Menurut dia, apabila komoditas seperti pisang dan umbi-umbian dikembangkan menjadi bahan pokok masyarakat di Sulbar, akan mengurangi sekitar dua persen ketergantungan masyarakat terhadap komsumsi beras yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat setempat.
"Kalau beras yang dikomsumsi masyarakat dikurangi dua persen maka otomatis cadangan pangan negara kita tidak akan terkuras dan justru dihemat, dan itu akan memperkuat kondisi ketahanan pangan negara kita, ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2345 )