Bulungan, Surganya Sarang Semut

TANJUNG SELOR – Mungkin semua orang tahu bahwa Sarang Semut atau Myrmecodia, saat ini mulai dikenal luas sebagai obat untuk penyembuhan penyakit kanker dan tumor serta berbagai jenis penyakit lainnya seperti jantung dan lainnya. Obat jenis herbal yang sudah dijual di seluruh Indonedia ini, ternyata sangat mudah ditemukan di Kabupaten Bulungan.
Menurut Yati, 30 tahun, salah seorang penjual Sarang Semut di pasar induk kepada media ini, Sarang Semut yang ada di Bulungan ini terdiri dari dua jenis, yaitu Sarang Semut Perempuan dan Sarang Semut Laki-laki. “Kalau Sarang Semut Perempuan dijual Rp 50 ribu per kilogram, sementara Sarang Semut Laki-laki dijual Rp 100 ribu per kilogram. Kalau Sarang Semut Perempuan lebih bagus, makanya harganya sedikit  mahal,” ujar wanita paruh baya yang sudah dua tahun berjualan Sarang Semut di daerah pasar induk ini.
Dijelaskannya, Sarang Semut adalah satu dari banyak tumbuhan obat yang banyak tumbuh di daerah pedalaman Bulungan. Tumbuhan Sarang Semut adalah jenis tumbuhan epifit, tumbuh di cabang dan batang pohon lain yang lebih besar. Akan tetapi, tidak hidup secara parasit dan menghisap makanan dari induknya, melainkan hanya sebagai tempat menempel, menumpang untuk tumbuh. “Yang diminum adalah air rebusan dari Sarang Semut, yang masih berwarna merah. Kalau sudah bening, berarti potongan Sarang Semut-nya sudah tidak bisa digunakan lagi,” ujar Yati.(wan/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/24749 )

IRT Desa Prima Mulai Berproduksi

TANJUNG SELOR – Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)  Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Hilir binaan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Bulungan, mulai menghasilkan produk industri rumah tangga berupa keripik singkong dan pisang. Produk inilah yang dipamerkan kepada rombongan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dipimpin oleh Bupati Bulungan H Budiman Arifin ketika menghadiri panen raya padi sawah di Desa sajau Hilir, Sabtu (12/5) lalu. Seperti diketahui, selain beras, Sajau Hilir juga merupakan sentra budidaya pisang dan singkong.
Melihat potensi tersebut, KPP memberikan pelatihan kepada kaum wanita di Sajau Hilir untuk memanfaatkan potensi tersebut dan mengelolanya dengan baik. Sayangnya upaya tersebut belum berjalan maksimal, karena masih terkendala dengan keterbatasan peralatan produksi. Kendala tersebut, juga disampaikan ketua kelompok industri rumah tangga Desa Prima kepada bupati Bulungan.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) bersedia membantu mengatasi kendala dimaksud, terutama soal peralatan produksi dengan harapan produksi bisa meningkat. Tidak hanya itu, bupati juga menyarankan agar kelompok industri rumah tangga banyak berkoordinasi dengan Disperindagkop. “Untuk usaha atau industri rumah tangga, ada dinas yang menangani, Disperindagkop. Jadi banyak-banyak berkoordinasi agar produksi Desa Prima Sajau Hilir ini bisa meningkat, termasuk pemasarannya,” ungkap bupati ketika melihat langsung produk yang dipamerkan di lokasi acara seremonial panen raya itu.
Meski produk Desa Prima ini belum banyak dikenal, namun kelompok Desa Prima beruntung karena produk yang dipamerkan baik keripik singkong maupun pisang diborong habis oleh bupati. Untuk diketahui, pasaran produk pertanian Sajau Hilir tersebut sudah mencapai Kota Tarakan dan Kabupaten Berau, baik produk beras maupun pisang. Begitu juga dengan keripik singkong dan pisang, diharapkan pasarannya bisa mencapai luar Bulungan.(ian/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/24495 )

Kemkop UKM Upayakan Koperasi Indonesia Bersertifikat Internasional

 (Berita Daerah-Balnustra),  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengupayakan sedikitnya empat unit Koperasi Indonesia dapat bersertifikat internasional pada 2012.

"Pada 2012 ini diupayakan dari 188.181 unit koperasi di Indonesia, paling tidak empat diantaranya dapat bersertifikat internasional," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, pada pembukaan Festival Koperasi Internasional atau International Year of Cooperatives (IYC) Indonesia, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Peringatan IYC 2012 itu merupakan kegiatan pertama di Indonesia, semenjak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi Nomor A/RES/65/184, yang mengundang seluruh negara untuk turut serta dalam aksi peringatan Festival Koperasi Internasional atau IYC 2012.

Resolusi Perserikatan Bangsa (PBB) Nomor A/RES/65/184 itu merupakan tindak lanjut dari Resolusi PBB Nomor A/RES/64/136 tentang Penetapan Tahun 2012 sebagai IYC.

PBB mendorong dan mempromosikan serta meningkatkan kesadaran tentang kontribusi koperasi terhadap pengembangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan pertumbuhan koperasi di berbagai negara.

Syarief mengatakan, untuk menghasilkan koperasi yang terdaftar di tingkat internasional maka pengelolaan koperasi tersebut harus transparan secara global, dan telah mengimplementasikan teknologi.

"Kalau pengelolaannya sudah transparan secara global, dan ada penggunaan teknologi maka koperasi itu akan dapat bersertifikasi internasional," ujarnya.

Karena itu, kata Syarief, pemerintah mencanangkan koperasi modern atau koperasi yang didukung piranti komputer guna mengoperasikan aplikasi "online".

Menteri Koperasi dan UKM telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Direktur Utama PT Telkom, yang mencanangkan 100.000 koperasi modern di Indonesia sampai 2014.

"Ini semangat Kementerian Koperasi dan UKM, dengan harapan ada sinergitas antara pusat dan daerah dalam mengembangkan koperasi modern hingga mampu meraih sertifikat internasional," ujarnya.

Pemerintah provinsi di berbagai daerah juga mulai menindaklanjuti program koperasi modern itu, seperti Pemprov NTB yang meluncurkan program tersebut pada Rabu (23/5), saat pembukaan IYC Indonesia 2012.

Implementasi program koperasi modern itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dengan tiga pengelola koperasi yang mewakili 26 koperasi sasaran pengembangan koperasi modern di 2012.

Ketiga koperasi itu yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati, KSP Swastika dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Terpadu.

Ketiga koperasi itu telah memenuhi kriteria koperasi aktif, memiliki tenaga operator komputer yang memadai, memiliki piranti komputer yang dapat mendukung aplikasi "online" dan memiliki jumlah anggota lebih dari 500 orang.

Selanjutnya, penyerahan satu unit perangkat komputer dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta untuk 26 pengelola koperasi yang diwakili tiga orang pengelola koperasi.

Peluncuran koperasi modern itu merupakan bentuk kerja sama Pemprov NTB dengan PT Telkom Cabang Mataram.

(es/ES/bd-ant) ( Sumber : http://beritadaerah.com/news/getContent/64399 )

DIKLAT MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI

Bagi Pengurus Koperasi

   

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh koperasi yaitu masalah klasik antara lain keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia ( SDM ) dalam mengelola koperasi. Dalam hal ini kepemahaman tentang perkoperasian dan cara pengelolaan yang baik menjadi faktor utama yang menunjang maju tidaknya suatu koperasi. Jumlah koperasi di kabupaten Bulungan Tahun 2011 tercatat sebanyak 159 Koperasi yg tersebar di sepuluh Kecamatan dan yang mampu melaksanakan Rapat Angota Tahun (RAT) Tahun Buku 2010 sekitar 20 % . Hal ini menunjukan masih lemahnya pengelolaan Koperasi dan juga masih banyak pengurus koperasi belum  sepenunhnya memahami pembukuan /akutansi dan pengelolaan Koperasi yang baik.

Sebagai upaya meningkatkan SDM Pengurus Koperasi, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Perindagkop dan UKM telah melaksanakan Pendidikan  dan Latihan (DIKLAT) ”MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI”. Diklat dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 17 s/d 20 April 2012 yang diikuti 25 Orang peserta pengurus Koperasi di Wilayah Kabupaten Bulungan. Diklat yang dilaksanakan di Gd. Lamin Tanjung Selor ini dilatih oleh tenaga Instruktur profesional yaitu dari Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) Samarinda dan Widyaiswara Provinsi.

Selama Pelaksanaan Diklat peserta dari Kecamatan di luar Tanjung Selor diinapkan di Penginapan Lamin Tanjung Selor. Penyampaian materi serasa menarik karena peserta tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan tetapi juga diskusi dan praktek yang dipandu langsung oleh instruktur. Materi yang disampaiakan oleh instruktur diantaranya tentang :  Perkoperasian, Akuntansi Koperasi, Bisnis Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dengan terlaksananya Diklat ini, merupakan salah satu peran dan kepedulian pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM dari para pengurus Koperasi sehingga Koperasi dapat berjalan dengan baik dan akhirnya mampu mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat kabupaten Bulungan secara umum . 

Industri Manufaktur Harus Tumbuh Lampaui 6,13%

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada kuartal II-2012 harus melampaui realisasi kuartal I-2012 yang sekitar 6,13%, agar pertumbuhan manufaktur bisa dianggap aman hingga akhir tahun ini.

"Agar aman sampai akhir tahun, kuartal II ini harus bisa tumbuh melebihi pencapaian kuartal I. Saya berharap dengan kondisi yang ada sekarang, kalau pertumbuhan sepanjang tahun ini bisa menyamai pencapaian tahun lalu 6,83%, itu sudah bagus," kata Hidayat usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (28/5).

Dia menambahkan, target itu didasarkan pertimbangan realistis, mengingat kondisi di Eropa dan pelemahan rupiah saat ini. Secara siklus, pertumbuhan industri manufaktur biasanya berada di posisi terendah pada kuartal I. Pertumbuhan industri ini kembali naik mulai kuartal II, dan mencapai puncak pada kuartal III, untuk kemudian sedikit menurun pada kuartal IV.

Menurut dia, beberapa sektor masih menjadi andalan pertumbuhan, seperti industri besi dan baja, serta makanan dan minuman (mamin). Di sisi lain, Hidayat mengklaim, tiga industri yang tadinya dianggap mengalami gejala deindustrialisasi mulai mengalami peningkatan pertumbuhan kembali, yakni, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya, serta industri logam dasar besi, dan baja.

Dia menerangkan, ketiga sektor itu telah mengalami tantangan terutama sepanjang tahun 2006-2009, yakni ketika terjadi krisis ekonomi di negara-negara tujuan eksppr utama, seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Eropa. Kondisi itu, diperparah maraknya barang impor dengan harga lebih murah, terutama dari Tiongkok, sehingga menguras pangsa pasar produk industri lokal.

Setelah tahun 2009, kondisi pasar mulai membaik, dan industri-industri di Tanah Air mulai kembali bangkit. "Baja tumbuh lebih cepat. Salah satu yang juga diandalkan adalah industri makanan dan minuman, yakni bisa tumbuh di atas 10%," kata Hidayat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman memperkirakan, nilai produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2013 bakal mencapai US$ 25,74 miliar (Rp 238,99 triliun), menyusul peningkatan produksi sekitar 10% dan kenaikan konsumsi. "Hingga akhir 2012, Produksi TPT nasional akan naik sekitar 10%, dari utilisasi saat ini 80% menjadi 90%. Jadi, ketika tahun depan ada peningkatan permintaan, kapasitas industri kita sudah siap," kata Ade.

Ade memaparkan, beberapa industri TPT di dalam negeri sudah mulai menaikkan kapasitas produksi, dengan menambah mesin baru, menambah mata pintal, hingga penggantian mesin menjadi mesin-mesin baru sesuai kebutuhan. Selain itu, investor-investor asing juga akan merealisasikan relokasi pabriknya ke Indonesia mulai tahun ini.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengkhawatirkan, target omzet produk makanan dan minuman (mamin) tahun 2012 tidak tercapai maksimal. Sebelumnya, Gapmmi memproyeksikan, nilai omzet mamin tahun ini mencapai Rp 710 triliun, naik 9% dibandingkan tahun 2011 yang sekitar Rp 650 triliun.

Franky mengatakan, kondisi saat ini, tidak menunjukkan perkembangan yang mendukung pertumbuhan, terutama karena pasokan gas industri yang tidak sesuai kontrak dan tidak ada kepastian.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat berjanji, segera menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi industri nasional. Terkait gas industri, Hidayat mengaku, sudah menegaskan posisi Kementerian Perindustrian agar pasokan lebih diutamakan. Sementara mengenai harga, dia menyerahkan sepenuhnya pada negosiasi business to business.

Kendala lain yang akan diupayakan penyelesaiannya adalah, terkait masih tertahannya ribuan kontainer berisi scrap (besi tua) di pelabuhan. "Saya sudah bicara dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan soal ini. Agar segera diselesaikan. Saya sudah bilang, kalau mau tangkap yang salah, silakan. Tapi, jangan digeneralisir. Prinsipnya, mereka bisa mengekspor ke sini pasti sudah diklarifikasi dokumennya oleh surveyor," tegas Hidayat.

Menurut dia, bukti dokumen itu sudah cukup digunakan sebagai acuan. Pasalnya, penahanan ribuan kontainer berisi scrap telah menekan petumbuhan industri besi dan baja, dan sudah terjadi penurunan.
sumber : Investor Daily ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3406/Industri-Manufaktur-Harus-Tumbuh-Lampaui-6,13 )

Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman, 22 Mei 2012

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Benny Wahyudi membuka secara resmi Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman di Plasa Industri, Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa (22/5). Dalam sambutannya, disampaikan bahwa  target pertumbuhan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau pada akhir tahun 2012 sebesar 5%.
Proyeksi persentase tersebut dapat tercapai lantaran pada triwulan I 2012 tumbuh sebesar 3%. “Dalam lima tahun ke depan, dengan didukung adanya penambahan investasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan integrasi ASEAN, maka pertumbuhan industri makanan, minuman, dan tembakau diharapkan sebesar 8,4% per tahun atau lebih besar dibanding pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan sekitar 6,7% per tahun,” papar Benny Wahyudi.
Selain itu dikemukakan pula, Kemenperin bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) tengah berupaya meningkatkan kualitas produk olahan tempe agar diterima di pasar internasional. “Saat ini, tempe menjadi bintang kuliner di banyak negara dan dinikmati oleh banyak konsumen di dunia,” tuturnya.
Menurut Benny, dalam sidang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2010 telah disetujui proposal 'new work' yang diajukan Indonesia untuk menyusun standar regional tempe. Disetujuinya standar tempe sebagai 'new work', menjadikan Indonesia sebagai koordinator electronic working group (EWG) bagi produk tempe. "Berbagai usulan telah ditampung dan standar tempe akan disetujui pada sidang Codex Alimentarius Commission (CAC)," ujarnya.
Benny mengungkapkan, parameter produksi tempe akan dijadikan standar baku di seluruh dunia. Harapannya, dunia internasional tidak ada lagi keraguan untuk mengonsumsi tempe dan produk olahannya.
Di tempat yang sama, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah menambahkan, jumlah produsen tahu dan tempe di dalam negeri jumlahnya mencapai sekitar 100 ribu. Pengusaha kecil akan dilibatkan penuh dalam proses peningkatan kualitas olahan tempe. "Pemerintah akan meminta bantuan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberikan fasilitas bantuan permesinan bagi produsen tahu dan tempe," urainya.
Sekadar diketahui, Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco dan kecap. Di Indonesia, konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun diperkirakan sekitar 6,45 kg.
Pada pameran kali ini, pengunjung dapat membeli dan merasakan berbagai produk makanan dan minuman, terutama yang berbahan baku tempe. Pameran ini dibuka secara umum selama empat hari, 22-25 Mei 2012 mulai pukul 09.00-16.00 WIB.*** (puskom) ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3335/Pameran-Produk-Industri-Makanan-dan-Minuman,-22-Mei-2012

Bupati Awali Panen Raya di Sajau Hilir

TANJUNG SELOR – Sabtu (12/5) lalu, petani Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur menggelar panen raya padi sawah seluas sekira 217 hektare dari total luas hamparan sekira 600 hektare. Panen raya yang juga dihadiri warga Sajau Hilir ini secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Bulungan H Budiman Arifin bersama Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulungan H Hasbullah, Kepala Dinas Pertanian Ideham, Hj Chairiah Budiman Arifin, camat dan kepala desa setempat. Untuk diketahui, pada tahun 2011, petani di Sajau Hilir, dari hasil panen padi saja, mampu mengumpulkan pendapatan bersih sekira Rp 34 juta per hektare, dengan hasil ubinan padi impari rata-rata sebesar 8,16 ton atau 8.160 gabah kering yang jika dijadikan beras bisa mencapai Rp 34 juta dengan harga jual Rp 7.000 per kilogram.

Namun kendalanya selama setahun, petani di Sajau Hilir hanya melakukan panen sekali, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan padi sawah di desa lain yang bisa mencapai dua sampai tiga kali setahun. Kondisi ini sendiri menurut petani, akibat tidak adanya pengairan.

Menanggapi keluhan tersebut, bupati berjanji akan memberikan fasilitas pengairan pada tahun 2013, dengan harapan hasil panen padi sawah di Sajau Hilir bisa meningkat dari panen setahun sekali menjadi tiga kali setahun. “Pemerintah Kabupaten Bulungan akan membantu petani, tapi petani harus semangat. Jika petani semangat, pemerintah kabupaten lebih semangat lagi memberikan bantuan. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak semangat maka pemerintah kabupaten akan tidak semangat juga memberikan bantuan. Tapi intinya, kemajuan satu desa itu tergantung pada warganya sendiri,” ungkap bupati. “Dari itu, warga desa harus bersatu membangun desanya,” imbuh bupati ketika memberikan arahan kepada warga dan kelompok tani di Sajau Hilir, Sabtu (12/5) lalu.

Ditambahkannya, pemerintah kabupaten bersedia memberikan bantuan pengairan, asalkan warga rela lahannya terkena proyek, tanpa ada ganti rugi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Ideham dalam sambutannya mengatakan untuk produksi beras di Bulungan setiap tahun mengalami peningkatan 5 persen, sesuai dengan target nasional. Nah, karena keberhasilan itulah Kabupaten Bulungan menerima penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Ketersediaan pangan ini sendiri menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

Namun, untuk di Sajau Hilir tidak hanya penghasil beras, tetapi juga sebagai sentra pengembangan tanaman pisang, dengan pasaran ke Berau dan Tarakan, termasuk beras Sajau Hilir yang sudah di jual ke Bulungan. Untuk diketahui, selain melakukan panen raya, bupati juga menerima sekarung beras produksi Sajau Hilir dan penyerahan bibit padi kepada petani Sajau Hilir.(ian/ndy)

(Sumber : Radar Tarakan, Senin, 14 Mei 2012)

Kebijakan Industri Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. 

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan

Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:

1.      Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu.

2.     Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian.

3.     Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri komputer dan peralatannya

4.     Basis Industri Manufaktur, mencakup: 

- Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23)       Industri Keramik

-Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan umum.

-Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas kaki; 

5.     Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni.

6.     Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; (33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan.

Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara.

Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian. ( sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasiona )

Kawasan Industri Sei Mangke

Kementerian Perindustrian akan berupaya sekuat tenaga (all-out) untuk mewujudkan Master Plan MP3EI, terutama pada sektor klaster industri hilir kelapa sawit di Kawasan Industri Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia.

Pemanfaatan CPO selama ini digunakan oleh industri dalam negeri sebagai bahan baku industri turunan CPO yang hanya 18 jenis produk yaitu industri pangan (antara lain minyak goreng, margarin, shortening, CBS, Vegetable Ghee) dan industri non pangan yaitu oleokimia (antara lain fatty acids, fatty alcohol, dan glycerin) dan biodiesel.

Terkait dengan Pembangunan Kawasan/Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, telah dicapai beberapa hal:

1.     Penetapan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai satelit program MP3EI Indonesia bagian barat yang telah dicanangkan Presiden RI dan siap diresmikan pada awal tahun 2012.

2.     Telah diselesaikannya perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit Sei Mangkei dari semula 30 Ton/Jam TBS menjadi 75 Ton TBS/jam.

3.     Fasilitasi Pembangunan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dan Pembangkit Listrik Tenag Biomassa (PLTBS) telah memasuki tahap akhir (siap diresmikan Awal 2012).

4.     Telah tersusunnya matriks rencana pembangunan infrastruktur Klaster Sei Mangkei – Sumut, Dumai – Kuala Enok Riau, dan Maloy Kaltim. 

Sedangkan terkait peningkatan investasi industri hilir dan jaminan pasokan bahan baku telah dicapai beberapa hal, diantaranya:

1.      Masuknya investasi industri hilir skala besar lebih dari Rp 20 Triliun oleh PT. Ferrostaal Indonesia dan sebuah perusahaan dari Eropa untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Sei Mangkei.

2.      Telah berpartisipasi aktif pada kegiatan Sub Working Group of Palm Oil untuk menangkal dampak negative campaign industri palm oil di Indonesia

Sejumlah industri sedang dan akan dibangun di kawasan Klaster Industri Kelapa Sawit Sei Mangke, Sumatra Utara yang dibangun untuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit Indonesia. Selain penambahan pabrik kelaps sawit (PKS) milik PTPN 3 dengan kapasitas total 75 ton per jam, juga akan dibangun beberapa industri lainnya. Mulai dari pembangkit listrik 2 x 35 mega watt, juga akan dibangun pabrik minyak inti sawit berkapsitas 400 liter per hari, pabrik biodiesel, betacaroten, fatty acid, fatty alkohol dan oleokimia lainnya. 

Klaster Hasil Industri kelapa Sawit Sei Mangke di Simalungun yang dibangun PT.Perkebunan Nusantara III sebagai pionir, dinilai sangat potensial karena memiliki beberapa keunggulan mulai lokasinya yang berada di areal perkebunan yang jauh dari pemukiman, tidak jauh dari Pelabuhan Kuala Tanjung dan termasuk sudah adanya sumber bahan baku yakni pabrik kelapa sawit dan sumber air yang melimpah dari Sungai Bah Bolon.

Pemerintah pusat dan Sumut sangat mendukung segera terwujudnya kawasan itu secara lengkap karena bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk masa depan perkelapasawitan nasional. Dukungan pemerintah, antara lain dengan berupaya mempercepat pengesahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) klaster industri khusus Sei Mangke.

RTRWP Sei Mangke dinilai sangat penting untuk landasan hukum bagi investor asing yang ingin atau berminat berinvestasi di kawasan itu. Apabila RTRWP dan prasarana lainnya telah siap, maka Sei Mangke akan menjadi salah satu pendukung klaster ekonomi Sumatera yang direncanakan pemerintah bersama lima klaster lainnya di daerah lain.

( sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/22/Kawasan-Industri-Sei-Mangke )

98 Pegawai Dimutasi, Kepala SKPD Sudah Terisi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Senin (30/4) kemarin menggelar mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya 98 orang PNS baik dari pejabat strukutral eselon II, III dan eselon IV. Nah, pada mutasi yang dipusatkan di aula serbaguna kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Selor kemarin itu, beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) Kabupaten Bulungan yang dulunya sempat kosong dan dijabat pelaksana tugas (PLt), sejak kemarin beberapa SKPD itu dipastikan sudah memiliki pejabat baru.

Dinas Sosial misalnya. Yang dulu masih dirangkap oleh Asisten I, Sugiono, kini Kepala Dinas Sosial dijabat dr Burhanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulungan. Sementara itu untuk posisi Asisten II saat ini dijabat, Sugiono yang dulu menjabat sebagai Asisten I Bidang pemerintahan. Untuk posisi Asisten I bidang pemerintahan saat ini dijabat H Darmansyah Umar yang dulu menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan.

Pergeseran posisi jabatan juga terjadi bagian Humas dan Protokol. Saat ini dijabat Daud Tete Konde SH yang dulu menjabat sebagai sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, sedangkan untuk mantan Kabag Humas Pemkab Bulungan kini menjabat sebagai sfat ahli bupati bidang hukum dan politik. Selain itu untuk jabatan baru kepala Dinas Kehutanan yang dulu dirangkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi M Ali P Khar kini dijabat, Ir H A Bey Yasin yang dulu menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selengkapnya lihat tabel).

Mutasi yang juga dihadiri beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bulungan kemarin itu dihadiri Bupati Bulungan, H Budiman Arifin, Wakil Bupati Bulungan, DR Drs Liet Ingai MSi dan beberapa Kepala SKPD. Dalam sambutannya, bupati mengatakan mutasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran bagi PNS di lingkungan Pemkab Bulungan. “Ukuran tetap saya adalah kinerja,” tegasnya. (din) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/24062 )