Regulasi Impor 7 Produk Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA - Pemerintah perlu mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 57/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu guna menekan laju impor ilegal tujuh produk manufaktur di Tanah Air. Aturan ini masih berlaku 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2012.

Permendag tersebut mengatur impor tujuh produk, yakni makanan dan minuman (mamin), pakaian, alas kaki, elektronik, mainan anak, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik. Impor hanya boleh dilakukan melalui pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, dan Jayapura di Jayapura, serta bandara internasional. Impor melalui pelabuhan Dumai dan Jayapura juga hanya diperbolehkan untuk produk mamin.

"Dari evaluasi data, impor terus melonjak, baik yang ilegal maupun legal. Ada juga data yang mencatat, impor melalui pelabuhan yang seharusnya tidak diizinkan sebagai pintu masuk," ujar Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BPKIMI Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harris Munandar di Jakarta, Senin (23/7).

Total impor mamin olahan pada Januari-Maret 2012 mencapai US$ 1,28 miliar (Rp 12,03 triliun), naik 1,28% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 1,26 miliar (Rp 11,85 triliun). Sedangkan impor lima produk, yakni elektronik, pakaian jadi, mainan anak, mamin, dan alas kaki mencapai US$ 3,29 miliar pada Januari-September 2011, naik 12,37% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 2,93 miliar.

Sementara itu, hasil sidak secara acak Desember 2011-April 2012, Kernenterian Perdagangan (Kemendag) juga menemukan 304 produk menyalahi ketentuan, yakni produk elektronik, barang tekstil, mamin, dan lainnya. Produk tersebut ada yang tidak mencantumkan standar nasional Indonesia (SNI), tidak memiliki keterangan label berbahasa Indonesia, serta tidak dilengkapi dengan manual dan kartu garansi. Hampir sepertiganya merupakan barang impor.

Menurut Harris, kenaikan impor produk manufakfur tersebut telah koordinasikan dengan Kemendag dan Bea dan Cukai agar terus dipantau. Jika impor terus melonjak dan masuk melalui pelabuhan yang tidak diatur, itu berarti Permendag No 57/2010 tidak berjalan semestinya.

Harris melanjutkan, membanjirnya produk impor yang tidak memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan membahayakan konsumen dan mengancam industri di dalam negeri. Akibatnya, banyak produsen beralih menjadi pedagang serta usaha kecil dan menengah (UKM) gulung tikar.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Logistik, dan Distribusi Natsyir Mansyur berpendapat, lonjakan impor produk manufaktur akan terus terjadi. Apalagi, Indonesia memiliki sekitar 190 pelabuhan, sedangkan yang diawasi hanya beberapa pelabuhan.

Menurut Natsyir, jika impor produk terus melonjak, Permendag No 57/2010 telah berjalan tidak efektif dan harus disempurnakan. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan lain, yang sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), baik berupa kebijakan tarif maupun nontarif. Selain guna menekan impor, kebijakan baru juga akan menaikkan daya saing industri domestik.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan. DPR pun harus mengutamakan anggaran untuk lembaga-lembaga pengawas dan pengamanan perdagangan nasional. "Selama ini, lembaga yang ada kurang efektif karena dananya mungkin kurang, padahal otoritasnya besar," kata Natsyir.

Permendag 57/2010

Permendag No 57/2010 merupakan regulasi kelima yang mengatur impor tujuh produk manufaktur dan fasilitas pelabuhannnya. Pertama kali, menteri perdagangan menerbitkan Permendag No 44/2008, kemudian diubah menjadi Permendag No 52/2008, dan Permendag No 56/2008. Menteri perdagangan merevisinya kembali dengan Permendag No 23/2010, lalu diubah lagi menjadi Permendag No 57/2010.

Dalam Permendag No 44 dan 52/2008, pemerintah mengatur impor lima produk manufaktur, yakni mamin, pakaian, alas kaki, elektronik, dan pakaian. Pelabuhan yang digunakan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Soekarno-Hatta (Makassar), serta melalui bandara internasional. Pada Permendag 52/2008, masa berlakunya diperpanjang hingga 4 Februari 2009 dari sebelumnya sampai 15 Desember 2008.

Sementara itu, dalam Permendag 23/ 2010, pemerintah menambah produk impor yang diawasi, yakni obat tradisional dan herbal, serta jamu komestik. Ada 41 kode pentarifan (harmonize system/HS) yang ditambahkan, yakni tujuh untuk jamu, 33 kosmetik, dan 1 lampu hemat energi (LHE).

Pada Permendag 56/2008, importir diharuskan mengikuti verifikasi dan tidak mengeluarkan produk kosmetik dan obat tradisional dari pengawasan. Kemudian, pemerintah menerbitkan Permendag 60/2008 dan menambahkan pelabuhan Dumai sebagai pintu impor yang diawasi. Terakhir, pemerintah menerbitkan Permendag 57/2010, yang mengatur perpanjangan masa berlakunya dan memasukkan kembali produk kosmetik dan obat tradisional dalam pengawasan. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3856/Regulasi-Impor-7-Produk-Perlu-Dikaji-Ulang )

Kinerja Industri Mebel Menurun

JAKARTA-Pemerintah diminta segera membantu industri mebel memetakan kembali pasar ekspor guna mencegah penurunan kinerja sektor itu pada tahun ini akibat dampak krisis utang di Eropa.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan (Asmindo) Ambar Tjahyono mengungkapkan pertumbuhan penjualan mebel pada semester I/2012 diprediksi hanya 5%, lebih rendah dari kinerja pada awal tahun yang mencapai 8%.

Menurutnya, Indonesia perlu memperluas pasar melalui kebijakan baru untuk menghilangkan ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan Eropa.

Sekitar 35% ekspor mebel dan produk kerajinan nasional ditujukan ke Eropa, sementara 28% lainnya ke AS.

Padahal, tuturnya, kedua kawasan itu masih menghadapi krisis yang panjang dan parah dibandingkan dengan kondisi pada 2009 dan 2010. Untuk itu, kata Ambar, perlu penguatan ekspor ke pasar baru selain AS dan Eropa.

"Ancaman pasar mebel dan kerajinan Indonesia saat ini cukup berat karena negara tujuan ekspor atau pembeli sudah tidak punya uang," katanya kepada Bisnis, Senin (23/7).

Untuk itu, lanjutnya, Asmindo mengajak pemerintah untuk memetakan pasar China, Taiwan, Korea Selatan, Timur Tengah, dan Australia, yang dinilai masih potensial untuk ekspor meskipun pasar AS diprediksi masih mendominasi.

Penjajakan pasar baru, kata Ambar, perlu didukung pemerintah untuk penyesuaian sejumlah kegiatan, antara lain lokasi pameran dan bentuk kebijakan lain. Untuk meningkatkan volume penjualan, Asmindo juga sedang memetakan potensi pasar domestik.

Selain itu, Ambar meminta pemerintah menyeimbangkan ekspor dari sisi bahan baku.

"Pemerintah jangan hanya fokus untuk komoditas rotan." Pada 2011, produk rotan menguasai sedikitnya 8% dari total ekspor mebel Indonesia.

Mulai Pulih

Ambar mengungkapkan penjualan pada kuartal II/2012 sudah mulai pulih pada Juli. "Sudah mulai banyak importir dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk membeli produk mebel dan kerajinan."

Melihat kondisi tersebut, Asmindo optimistis penjualan pada tahun ini relatif stagnan atau sama dengan pencapaian pada 2010. Industri yang sudah tidak lagi terhambat masalah bahan baku ini menargetkan penjualan furnitur senilai US$1,85 miliar dan produk kerajinan US$800 juta.

Achdiat Atmawinata, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian, mengatakan pemerintah dan pengusaha harus bersinergi untuk perbaikan di sejumlah bidang, termasuk infrastruktur serta sistem logistik dan pembiayaan. Langkah ini diharap mampu menahan penurunan kinerja industri.

"Pengusaha juga diharapkan menggenjot ekspor dengan memberikan tambahan nilai dan membuka pasar baru."  ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3860/Kinerja-Industri-Mebel-Menurun )

Jalan Binai-Tanah Kuning Diperpendek

TANJUNG SELOR – Guna memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat dari dan ke ibukota Kecamatan Tanjung Palas Timur, yakni Desa Tanah Kuning, Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana membangun badan jalan baru penghubung antara Desa Binai dan Tanah Kuning.

Badan jalan baru itu nantinya bakal memperpendek jarak tempuh antara dua desa tersebut, yakni dari jarak sekitar 22 kilometer menjadi sekitar 7 kilometer.

Bukan itu saja, topografi jalan baru itu juga tidak sesulit jalan yang kini ada, yakni banyak tanjakan dan belokan.

Namun, badan jalan itu nantinya dibangun lurus mirip jalan tol.

Bupati Bulungan, H Budiman Arifin menyebutkan, pembuatan badan yang lurus Binai-Tanah Kuning itu, merupakan pembangunan kali kedua di kecataman paling timur Bulungan itu.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2008 juga sudah merealisasikan pembuatan badan jalan baru penghubung antara Tanah Kuning-Mangkupadi yang lurus dan agak dekat garis pantai dengan panjang sekitar 8 kilometer.

Untuk diketahui jalan penghubung lama antara Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi itu memiliki jarak sekitar 17 kilometer.

“Ini (pembangunan badan jalan baru, Red.) untuk mempermudah transportasi dan mobilasi masyarakat setempat,” kata bupati dalam beberapa kesempatan.

Dengan adanya jalur transportasi yang mudah itu, lanjut bupati, maka bukan hal yang mustahil peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan sekitarnya bisa lebih meningkat.

Terkait dengan pembangunan jalan penghubung Binai-Tanah Kuning, bupati menargetkan, sebelum dirinya lengser dari jabatan Bupati Bulungan pada tahun 2015 nanti, jalan penghubung itu sudah bisa dilalui dan dinikmati warga untuk mobilitas ke daerah pantai di timur Bulungan.

“Insyaallah, tahun ini (2012, Red.) dimulai, dan mudahan-mudahan sebelum saya selesai jadi bupati sudah selesai agregatnya,” tukas bupati.(sdn/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25968 )

Minyak Mentah Turun Signifikan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pada penutupan perdagangan di bursa Nymex Selasa (3/7) dini hari tadi harga minyak mentah tampak mengalami penurunan yang signifikan. Harga minyak mentah tergerus di tengah kontraksi sektor manufaktur di AS pada bulan Juni lalu.
Harga minyak mentah mengalami penurunan setelah indeks pabrikan ISM mengalami penurunan menjadi 49.7 poin di bulan Juni dari 53.5 poin bulan sebelumnya. Sementara itu tingkat pengangguran di kawasan euro mencapai posisi rekor tertinggi di bulan Mei lalu.
Harga minyak mentah berjangka untuk kontrak Agustus mengalami penurunan sebesar 1.21 dolar (1.4%) dan ditutup pada posisi 83.75 dolar per barel. Harga minyak mentah berbalik lesu setelah pada penutupan perdagangan akhir minggu lalu mengalami peningkatan lebih dari 9%. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/03/123054/Minyak-Mentah-Turun-Signifikan )

Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Membunuh Industri Kecil

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan tarif cukai rokok menuai reaksi negatif. Menurut juru bicara Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Hasan Aony Aziz, aturan ini bisa membunuh pabrik rokok kecil dan menengah. "Industri kecil bisa mati lantaran tak sanggup memenuhi tarif yang sama dengan industri berskala besar," kata dia kemarin.

Hasan mengatakan kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok tak berpihak pada industri kecil dan hanya menguntungkan pabrikan besar. Ia mencontohkan, dengan harga yang sama, konsumen cenderung menghindari rokok buatan produsen kecil, dan memilih produk terkenal atau buatan produsen asing. "Pabrik rokok kretek tangan akan mati karena terancam produk lain yang relatif lebih murah karena tarif cukai yang sama," ucapnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berencana memangkas kriteria penerapan harga cukai rokok per batang. Dalam kebijakan baru itu, pemerintah akan mengurangi selisih harga dari tiap golongan, yakni sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan atau sigaret putih tangan. Cukai untuk 19 layer golongan tarif akan dipangkas menjadi 15 layer.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengatakan penyederhanaan tarif cukai rokok yang juga diberlakukan pada 2008 telah membuat ribuan industri rokok berskala kecil gulung tikar. Pada 2008, tercatat ada 4.000 pabrik rokok berskala kecil-menengah. "Tapi sekarang cuma ada sekitar 1.500 pabrik," ujarnya.

Menurut Benny, penyederhanaan tarif cukai terlalu cepat untuk dilakukan. Ia mengatakan hal tersebut belum bisa diikuti industri kecil dengan segmen konsumen yang terbatas. Lebih jauh, Benny meminta Kementerian Keuangan menerapkan penyederhanaan tarif paling cepat pada 2015. "Agar industri kecil punya napas untuk menyesuaikan diri," katanya.

Industri rokok menjadi salah satu penyumbang pendapatan nasional terbesar. Sepanjang 2011, sumbangan cukai rokok mencapai Rp 75,4 triliun, jauh melebihi industri tambang yang mencapai Rp 42,12 triliun. Tahun ini pemerintah menargetkan pendapatan cukai rokok bisa mencapai Rp 74 triliun. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3719/Penyederhanaan-Tarif-Cukai-Rokok-Membunuh-Industri-Kecil )

Aturan Bea Keluar RI Bikin Rontok Industri Sawit Malaysia

Bandung - Kebijakan bea keluar (BK) atau pajak ekspor sawit yang dilakukan oleh Indonesia berdampak pada industri sawit di Malaysia. Meski menjadi negari produsen sawit, Negeri Jiran itu masih mengimpor sawit dari Indonesia untuk diolah.

Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Aryan Wargadalam mengatakan sejak pemberlakuan BK atas CPO efektif, industri hilir sawit Malaysia khususnya untuk olein bisa anjlok hingga 50%.

"Dia kan membutuhkan bahan baku dari kita. Sejak pemberlakuan BK, pasokan ke sana berkurang, utilisasi produksinya anjlok menjadi 50%. Artinya, pemberlakuan BK itu ampuh," kata Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Aryan Wargadalam di acara diskusi Forwin, di Lembang, Bandung, Minggu (1/7/2012)

Lebih lanjut, Aryan menyebutkan saat ini Malaysia lebih maju dalam hilirisasi industri berbasis CPO atau sawit mentah. Malaysia memproduksi 100 turunan produk CPO, sedangkan Indonesia hanya memproduksi sekitar 47 turunan produk CPO.

"Kita memacu ke sana. Hilirisasi. Dan, akan menghasilkan nilai tambah berlipat. Semakin ke hilir, nilai tambahnya semakin tinggi," ujar Aryan.

Catatan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sait Indonesia (GAPKI), saat ini ada sebanyak 1.911 industri sawit di Indonesia. Menghasilkan 23,5 juta ton CPO dari area 8,2 juta hektar lahan.

Sementara itu disisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sait Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah agar penetapan besaran bea keluar (BK) produk hilir CPO perlu dikaji kembali untuk disempurnakan. Pasalnya, pemberlakuan BK atas produk CPO dan turunannya dinilai tidak efektif.

"Level BK untuk produk hilir sebaiknya di-nol-kan dan level untuk CPO dikurangi. Kalau hulu dan hilir sama-sama dikenakan BK, tidak efektif. Perlu disempurnakan," kata Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan

Menurut Fadhil penerapan BK yang maksimal bisa mencapai 25% berpotensi menyebabkan penyelundupan pasalnya petugas bea dan cukai tidak bisa membedakan antara CPO dan produk turunan.

"Kalau besaran BK itu dievaluasi, yang hilir dinolkan, tujuan hilirisasi bisa tercapai. Dan, distorsi terhadap industri diminimalkan. Besaran BK CPO hingga 25% itu menyebabkan smuggling. Dirjen Bea Cukai tidak tahu beda CPO dan turunannya," kata Fadhil. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3722/Aturan-Bea-Keluar-RI-Bikin-Rontok-Industri-Sawit-Malaysia )

Pemerintah Siapkan Ribuan Ekor Sapi Bakalan

NASIONAL - Mulai bulan Juli ini sebanyak 98.000 ekor sapi bakalan akan diimpor dari Australia. Sapi-sapi ini untuk menambah pasokan daging sapi hingga akhir tahun 2012. Sebanyak 19 perusahaan feedloter atau perusahaan penggemukan sapi yang sudah mengantongi izin pemerintah akan segera mengimpornya.
Kepastian mulai masuknya sapi bakalan impor itu dikemukakan oleh Johny Liano, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Feedloter Indonesia (Apfindo). "Surat Pemberitahuan Pemasukan (SPP) dari Kementerian Pertanian (Kemtan) sudah keluar, jadi tinggal menunggu keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag)," katanya.
Menurut Johny, tidak seperti semester lalu dimana impor sapi bakalan dilakukan dalam dua tahap, 125.000 ekor di kuartal I-2012 dan 60.000 ekor di kuartal II-2012. Pada semester ini, izin impor hanya sekali sebanyak 98.000 ekor.
Tanpa mau mengatakan 19 perusahaan yang sudah mendapatkan izin impor, Johny bilang, perusahaan-perusahaan itu adalah bagian dari 24 anggota Apfindo. Dari 19 perusahaan yang mendapat izin, kuota impor yang didapatkan juga berbeda tergantung kualifikasi perusahaan, kapasitas kandang, serta kinerja perusahaan semester I-2012.
Siapkan 125.000 ekor
Apfindo menghitung, tahun ini kebutuhan daging sapi dalam negeri bakal mencapai 484.000 ton. Dari jumlah itu sebanyak 339.000 ton akan dipasok dari 2,4 juta ekor sapi yang ada di Indonesia. Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dan industri, setidaknya masih dibutuhkan 283.000 ekor sapi bakalan impor atau setara 51.000 ton daging sapi ditambah daging sapi beku impor 34.000 ton.
Sampai Juni 2012 lalu, jumlah sapi siap potong di kandang feedloter mencapai 156.858 ekor atau setara 37.443 ton daging sapi. Dari jumlah itu sebanyak 122.605 ekor merupakan sapi bakalan impor. Sedangkan untuk sapi lokal sendiri, Johny bilang, pihaknya telah menyerap 34.000 ekor.
Untuk menghadapi bulan Ramadhan dan lebaran, Apfindo telah menyiapkan 125.000 sapi siap potong. "Harga sapi siap potong difeedloter saat ini cukup stabil, mencapai Rp 29.000 per kg," ujar Johny. Diperkirakan, volume sapi bakalan lokal yang diserap feedloterpada semester II-2012 minimal sama seperti awal pertengahan tahun ini.
Fauzi Luthan, Direktur Budidaya Ternak Kemtan mengatakan, sebanyak 98.000 ekor sapi impor yang datang dari Australia mulai Juli ini untuk memenuhi kebutuhan daging sapi pasca lebaran atau pada kuartal VI-2012. "Untuk kebutuhan puasa dan lebaran akan disuplai dari sapi feedloter dan sapi lokal, dari pasokan yang ada kita masih surplus 41.128 ton," katanya.
Kebutuhan daging sapi saat bulan puasa dan memasuki hari raya lebaran memang meningkat. Satria Hamid, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghitung, menjelang Ramadhan permintaan daging dari pengusaha ritel mencapai 1.767 ton per bulan. Jumlah itu meningkat 66,7% dibandingkan rata-rata kebutuhan ritel 1.060 ton di bulan-bulan biasa.
Akibat lonjakan permintaan, harga daging sapi diperkirakan akan tetap tinggi walau pasokan bertambah. Per 1 Juni 2012, harga daging sapi sengkel di pasar ritel modern mencapai Rp 79.500-Rp 99.000 per kg tergantung kualitasnya. Bahkan untuk daging kelas premium harganya mencapai Rp 124.500 per kg.
Satria yang juga Head of Public Affairs PT Carrefour Indonesia ini bilang, walau pemerintah mengatakan pasokan daging surplus, namun pada kenyataannya industri ritel telah mengalami kekurangan pasokan daging sapi hingga 21% kebutuhan per tahun sebesar 12.700 ton. ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2407 )

Pengusaha Sawit Nasional Sulit Ekspansi

JAKARTA (Suara Karya): Industri kelapa sawit nasional saat ini mengalami kesulitan untuk ekspansi bisnis, salah satunya memperluas lahan perkebunan.

Penyebab utamanya, selain kebijakan moratorium penggunaan lahan hutan alam dan lahan gambut, lahan sawit di Indonesia ternyata juga sudah dikuasai pengusaha asal Malaysia dan negara lainnya secara signifikan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan mengatakan, kepemilikan luas lahan yang terbatas membuat industri sawit nasional sulit mengalahkan industri asal Malaysia. Apalagi, Pemerintah Malaysia memang mendukung penuh investasi di sektor industri sawit dari hulu ke hilir.

"Kita tidak bisa mengembangkan industri tanpa ada perluasan area perkebunan. Industri kelapa sawit Malaysia lebih berkembang karena konsistensi kebijakan dari pemerintahnya. Mereka lebih awal mengembangkan karena memiliki kebijakan yang lebih baik. Komitmen pemerintahnya juga kuat dan iklim investasinya kondusif," katanya pada acara Family Gathering Forum Wartawan Industri di Bandung, Sabtu (30/6).

Fadhil Hasan lantas mencontohkan kebijakan bea keluar (BK) untuk ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dalam hal ini, Gapki berharap pemerintah mengkaji kembali pengenaan BK untuk ekspor CPO dan produk turunannya. Hal ini dikarenakan pemberlakuan BK ekspor CPO dan produk turunannya tidak berjalan efektif.

"Pengenaan BK untuk ekspor produk hilir sawit sebaiknya nol persen, sedangkan untuk CPO cukup 5 persen. Pengenaan bea keluar ekspor CPO bukan untuk mendorong tumbuhnya industri hilir sawit. Jadi, kebijakan bea keluar ini memang perlu disempurnakan," tuturnya.

Menurut Fadhil, penerapan BK ekspor CPO yang maksimal bisa mencapai 25 persen justru berpotensi mendorong penyelundupan. Apalagi, aparat di pelabuhan sulit memeriksa serta membedakan antara CPO dan produk turunannya.

Sementara itu, Kepala Kompartemen Komunikasi Gapki Tofan Mahdi mengatakan, dari 7,5 juta hektare lahan sawit di Indonesia, sekitar 20 persen dikuasai oleh perusahaan asal Malaysia. Apalagi terkait dengan peraturan investasi, pemerintah memang tidak bisa melarang perusahaan Malaysia untuk mengembangkan usaha kelapa sawit di Indonesia.

Terkait pengenaan BK ekspor CPO, Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Aryan Wargadalam mengatakan, pengenaan instrumen semacam pajak ekspor untuk produk CPO berdampak pada industri hilir di luar negeri, termasuk di Malaysia.

Meski sebagai produsen CPO, Malaysia masih mengimpornya dari Indonesia untuk diolah. Sejak pemberlakuan kebijakan BK maksimal 25 persen, kapasitas industri hilir sawit Malaysia menurun hingga 50 persen.

"Malaysia membutuhkan bahan baku dari Indonesia. Sejak pemberlakuan BK, pasokan ke sana berkurang, utilisasi produksinya anjlok menjadi 50 persen. Artinya, pemberlakuan BK memang ampuh," katanya. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3702/Pengusaha-Sawit-Nasional-Sulit-Ekspansi )

Pengusaha Sambut Baik Harga Gas Industri

JAKARTA, KOMPAS - Forum Lintas Asosiasi Industri menyambut baik kebijakan kenaikan harga gas yang dikurangi dari 55 persen menjadi 50 persen serta dilakukan secara bertahap. Mereka menilai kebijakan itu sebagai upaya strategis pemerintah memperjuangkan daya saing industri.

"Kebijakan itu merupakan prestasi kerja sama Kementerian Perindustrian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertama kalinya Inilah koordinasi yang saling menguatkan dalam kebijakan energi dalam negeri," kata Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Franky Sibarani, di Jakarta, Minggu (1/7).

Harga gas industri, yang baru diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pekan lalu, naik sebesar 50 persen. Kenaikan dilakukan dengan besaran tahap pertama 35 persen dan berlaku per 1 September 2012. Tahap kedua sebesar 15 persen dan diberlakukan per April 2013.

Franky menekankan, ke depan, penetapan harga gas selanjutnya perlu dilakukan pemerintah. Dengan sikap berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa selama ini lebih menyetujui perjanjian antarpebisnis (business to business) untuk harga gas, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan industri.

Menurut Franky, koordinasi antar kementerian ini merupakan langkah maju. Selain itu, dalam penetapan harga ini, pemerintah juga melibatkan industri pengguna gas. Diharapkan ke depan menjadi pola baku dalam menetapkan harga. Tentunya penetapan harga untuk yang akan datang harus dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan ke industri.

"Dengan keterlibatan pemerintah ini, ada optimisme baru dalam menjamin suplai oleh PT PGN. Jaminan kontrak PT PGN yang selama ini banyak tidak terpenuhi, PT PGN akan dijamin oleh pemerintah," ujarnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sejak awal kekisruhan harga gas industri, persoalan ini memang harus segera diselesaikan. Satu per satu kendala yang mengganggu kinerja industri sudah semestinya dituntaskan supaya tidak mengganggu iklim usaha. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3708/Pengusaha-Sambut-Baik-Harga-Gas-Industri- )

DTPHP Inhil Upayakan Untuk Kembalikan Potensi Beras Lokal

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Inhil dibawah dekade tahun 90an sangat dikenal tidak hanya untuk skala Riau, tapi bahkan Sumatera sebagai salah satu daerah penghasil beras yang sangat berkualitas. Saat itu, beras seperti Karan Duku, Lantik Bamban dan beberapa jenis beras lainnya sangat terkenal di tengah masyarakat, dengan Kecamatan Reteh sebagai pusat penghasil beras ketika itu.
Tapi belakangan ini kondisinya sudah cukup jauh berbeda. Meski saat ini Inhil masih sebagai salah satu penghasil beras di Riau, tapi hanya mampu untuk Konsumsi pribadi. Jenis berasnyapun sudah jauh berubah, beras seperti Karan Duku dan Lantik Bamban yang pernah menjadi idola di tengah masyarakat Inhil seperti hilang dari peredaran. Bahkan beras yang banyak dan diminati oleh masyarakat malah berasal dari Sumbar, seperti beras Solok dan lainnya.
Untuk kembali mengangkat potensi beras Inhil, terutama beras lokal, Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai merancang program pengembangan beras lokal. Saat ini, melalui balai khusus yang dimiliki oleh Satker tersebut mereka sudah mulai mengembangkan bibit padi tersebut yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2013mendatang.
“Kita berencana untuk mengembangkan beras lokal seperti Lantik Bamban dan Karan Duku. Melalui usaha yang sedikit berliku, kita berhasil mendapatkan bibit padi tersebut di tengah masyarakat, meski jumlahnya sedikit. Kita berkeinginan kedepan beras lokal tersebut bisa berkembang seperti dahulu, dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Kepala DTPHP H Wiryadi S.Sos, MSi.
Dikatakannya,apalagi kualitas beras yang dihasilkan tidak kalah dengan beras dari Sumbar yang membanjiri pasaran beras di Inhil. Dengan kembali mengembangkan beras lokal yang ada, sudah barang tentu akan mengangkat nama Inhil hingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita.
“Yang paling penting saat ini adalah kemauan dari semua pihak untuk mengembangkan beras lokal yang kita miliki. Terus terang masalah kualitas kita tidak kalah,”katanya ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2366 )

Koperasi dan UKM Gandeng Pariwisata

JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan pola kemitraan dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan perluasan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan industri pariwisata yang dimaksudkan adalah kelompok pengelola perhotelan karena memiliki fasilitas pemasaran.
"Kami memulai program ini dari Jawa Timur dan akan dikembangkan ke seluruh provinsi. Kami juga fasilitasi pertemuan antara pelaku industri perhotelan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya di Jakarta, Senin (25/6). Menurutnya, pola kemitraan itu akan membuka peluang usaha rintisan atas pengembangan kemitraan bagi koperasi dan UMKM lainnya.
Sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman itu, mulai 29 April disepakati untuk kesempatan kepada koperasi dan UKM untuk menggelar pemasaran produk unggulannya di halaman hotel setiap Minggu mulai pukul 07.00-13.00 WIB di Malang. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=900:koperasi-dan-ukm-gandeng-pariwisata&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Prinsip Ekonomi Syariah Dorong UMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebutkan prinsip ekonomi syariah telah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan spekulasi dan riba, serta berbasis halal. Artinya, perekonomian dibangun di atas kekuatan sektor riil. "Maka disinilah letak posisi ekonomi syariah dalam mendorong sektor riil," Menurut Menteri Koperasi/UKM Syarief Hasan saat acara Workshop Nasional Pra Konvensi Nasional Anggota Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) di aula Kemenkop UKM Jakarta, Sabtu (23/6).
Syarief menilai, hal ini terbukti pada kinerja perbankan syariah yang rata rata memiliki FDR(Financing to Deposit Ratio) sangat tinggi dan pembiayaanya disalurkan sebagian besar pada sektor UMKM. Oleh karena itu, perbankan syariah merupakan real sektor bases banking dan berbeda dengan perbankan konvensional.
Di lain pihak, pemerintah melalui Kemenkop UKM telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha untuk mendorong UMKM, antara lain melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kl KS) yang disertai dengan instrumen pedoman stan -dar operasional manajemen KIKS/UIKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KIKS/UIKS Koperasi dan Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. "Dengan upaya tersebut maka sinergi antara sistem keuangan syariah dan sektor riil khususnya UMKM akan semakin berkembang dengan pesaCpapamya.
Menkop UKM juga menambahkan, ekonomi free market mecanism tidak memberikan jaminan terhadap hantaman krisis, termasuk krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Itu artinya, teridentifikasi kegagalan ekonomi kapitalis. "Ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalis dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat merupakan sebuah harapan dan angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi syariah," ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Harisman mengatakan, perkembangan industri keuangan syariah di lndone-sia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari aset bank syariah secara keseluruhan selama 2011 mencatatkan pertumbuhan 49% dengan total asset Rpl49 triliun. Aset tersebut masih sekitar 4% dibandingkan total aset perbankan nasional.
Harisman menyakini dengan semakin berkembangnya perbankan syariah akan mendorong industri keuangan syariah lainya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, multifinance syariah dan Koperasi lasa Keuangan Syariah. Untuk memperbesar volume bisnis keuangan syariah, Harisman menekankan adanya sinergi antar lembaga keuangan syariah diperkuat dan PKES akan senantiasa untuk membantu dan menjembatani dalam berkomunikasi.
Kemudian terkait pertumbuhan sektor riil yang kondunsif dan semangat gerakan kewirausahaan nasional yang dicanangkan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan market share dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. "Maka inilah kenapa sinergi antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil tak bisa dipisahkan. ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=899:prinsip-ekonomi-syariah-dorong-umkm&catid=50:bind-berita&Itemid=97 )

Jelang Puasa, Harga Daging Ayam dan Sapi Terus Meroket

Jakarta - Kurang lebih satu bulan menjelang bulan puasa, harga barang-barang kebutuhan pokok cendrung menglami kenaikan. Misalnya harga daging sapi dan ayam cendrung terus merambat naik. Hal ini ternyata menurunkan minat konsumen untuk membeli sehingga menurunkan omset para penjual.

"Daging sapi terus naik, dan harganya tidak terkontrol," ujar salah seorang pedagang Nurjaya di Pasar Inpres Pelita, Papanggo, Jakarta Utara
(25/06/12).

Menurutnya sejak 2 bulan terkahir, harga daging sapi terus merambat naik dengan kisaran Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per Kg. Saat ini dipasaran, harga daging sapi segar dipasarkan pada harga Rp 75.000 per Kg dengan frekuensi kenaikan sudah mencapai Rp 10.000, dari harga mulai Rp 65.000 per Kg.

"Distribusi lancar, barang selalu ada, tetapi dari pusatnya harga sudah naik jadi ya kita sebagai pedagang daging sapi harus menaikan juga," katanya.

Menurutnya agen daging cenderung menguasai dan mengatur harga pasar. Saat ini harga daging cenderung tidak stabil. Sementara itu daging yang dijual adalah jenis daging yang pembibitannya didatangkan dari luar negeri (impor) dan penggemukannnya dilakukan di Indonesia. Sapi lokal cendrung jarang ditemui.

"Daging ini dan semua daging yang dijual oleh para pedagang daging lain adalah daging yang bibitnya datang dari luar dan penggemukannya dilakukan di Indonesia," ungkap Zein seorang pedagang daging sapi lainnya.

"Daging Jawa, Bali dan Lombok sulit ditemui sekarang, kuotanya juga tidak mencukupi," lanjutnya Zein.

Ia menuturkan dari kondisi ini omset para penjual daging sapi terus menurun. Para konsumen menahan untuk mengkonsumsi daging sapi, menjelang Bulan Puasa.

"Mau tidak mau, omset kita turun 25-30%, pembeli mengeluh dan sepi, pedagang juga mengeluh. Pemerintah harus segera beraksi atas masalah ini, mengelola harga sesuai dengan harga pasar," lanjut Zein.

Tidak kalah dengan harga daging sapi, daging ayam juga cendrung naik. "Harga daging ayam naik Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kg nya," ujar Suharto, pedagang ayam di pasar pelita.

Suharto menuturkan harga daging ayam naik sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. "SUdah satu bulan yang lalu ayam naik dan distribusi lancar," lanjut Suharto.

Kondisi naiknya harga daging ayam telah menurunkan omset penjualan para pedagang sebanyak 25-30% dari kebanyakan penjual ayam dipasar Pelita, Papanggo, Jakarta Utara. ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2351 )

Pasokan Minyak Tanah Jangan Dikurangi!

Bulungan Belum Siap Konversi ke Gas
TANJUNG SELOR – Pengurangan alokasi jatah minyak tanah di Kabupaten Bulungan yang sudah dilakukan sejak awal bulan Juni 2012, sebesar 25 persen dari alokasi sebelumya yang dipatok sebanyak 453 kiloliter per bulan.

Artinya pasokan minyak tanah untuk bulan Juni, hanya sekitar 340 kiloliter. Pengurangan jatah alokasi minyak tanah itu berdampak pada sulitnya mendapatkan minyak tanah, khususnya di Kota Tanjung Selor.

Kepala Dinas Petambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, M Ali P Khar saat dikonfirmasi media ini membenarkan jika pasokan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan ini dikurangi sebesar 25 persen.

Dijelaskannya pengurangan jatah minyak tanah itu merupakan salah satu langkah dari program pemerintah, yakni konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.

“Awal Juni jatah minyak tanah memang dikurangi 25 persen,” kata Ali saat ditemui ditempat tugasnya siang kemarin.

Menurutnya, pengurangan jatah alokasi minyak tanah untuk Bulungan itu sejatinya tidak sesuai dengan konsep ideal pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas.

Sebab, kata Ali, ukuran ideal untuk konversi minyak tanah ke gas itu apabila gas di daerah itu mudah diperoleh dan harganya pun relatif murah.

Nah, untuk di Bulungan sendiri, lanjut dia, untuk saat ini pasokan gas dalam bentuk tabung elpiji ukuran 3 kilogram susah diperoleh dan sering telat. Oleh karenanya ia menilai pengurangan minyak tanah di Bulungan itu belum bisa dilakukan.

“Seharusnya disiapkan dulu infrastuktur untuk gas. Sekarang, kan SPBBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji)-nya masih dibangun,” terangnya.

Bukan itu saja, pihaknya juga menerima kabar yang kurang sedap tentang rencana pengurangan minyak tanah untuk Bulungan pada bulan Juli sebanyak 25 persen lagi.

Pihaknya juga menerima kabar minyak tanah di Bulungan direncanakan bakal ditarik total menjelang bulan puasa nanti.

“Kabarnya bulan Agustus, sudah 100 persen ditarik,” kata Ali.

Lantaran ada kabar itu, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal melakukan koordinasi dengan Pertamina Balikpapan agar minyak tanah di Bulungan tetap ada, sampai SPPBE yang saat ini dalam proses pembangunan itu rampung, serta distibusi gas elpiji isi 3 kilogram bisa diperoleh dengan mudah dan murah.(din/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25339 )

Realisasi Konversi BBM ke BBG Perlu Dipercepat

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Indonesia kaya akan sumber Bahan Bakar Gas (BBG) namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara masyarakat kian dihadapkan pada persoalan ketersediaan BBM yang kian terbatas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, para pakar mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan program konversi BBM ke BBG pada kendaraan bermotor.
Tiga hal yang diusulkan tersebut, pertama pemasangan konverter di mobil-mobil dinas, lembaga, kementerian dan BUMN. Kedua, pemasangan konverter kit di transportasi umum, dan ketiga pemasangan konverter pada mobil pribadi secara sukarela. Dengan demikian realisasi BBM ke BBG dapat dipercepat.
Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Focus Grup Discussion (FGD) ''Kajian Kesiapan Masyarakat Terhadap Konversi BBM ke BBG'' hasil kerja sama Kemenristek dan UGM.
Staf Ahli Menristek Bidang Energi dan Material Maju Dr Agus R Hotman MT mengatakan, untuk mendorong realisasi program konversi selisih harga premium dan BBG idealnya harus terpaut 40 hingga 60 persen. ''Kalau gapnya masih kecil, minat orang untuk berpindah ke BBG akan kecil pula," katanya.
Beberapa infrastruktur yang seharusnya perlu disediakan adalah konverter kit, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) serta bengkel khusus konverter kit. Namun untuk mengoptimalkan infrastruktur BBG dan transporter yang sudah ada, katanya, pemerintah perlu segera  mengonversi kendaraan operasional pemerintah dan menerapkan pola monitoring terhadap kendaraan berbahan gas.
"Yang tidak kalah penting, mewajibkan industri otomotif untuk memproduksi varian kendaraan berbahan bakar gas berikut layanan purna jualnya," ungkapnya.
Sementara peneliti Dr Jayan Sentanuhadi menegaskan, persoalan implementasi konversi BBG di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala standarisasi converter kit yang belum memadai dan SPBG yang masih sedikit dan tidak merata. "Lagi pula produksi konverter kit dalam negeri belum ada dan perbedaan harga BBM dan CNG terlalu sempit," katanya. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/26/122360/Realisasi-Konversi-BBM-ke-BBG-Perlu-Dipercepat- )

Sulbar Butuh Teknologi untuk Kembangkan Pangan Lokal

Mamuju, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan bantuan teknologi pertanian untuk mengembangkan komoditas pangan lokal sebagai pengganti beras.
"Salah satu kelemahan pemerintah di Sulbar dalam mengembangkan pangan lokal adalah tidak ada sarana dan prasarana teknologi untuk mengembangkannya," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Suharnati di Mamuju, Sabtu (23/6).
Ia mengatakan Sulbar memiliki komoditas yang dapat diubah menjadi makanan lokal di antaranya pisang yang merupakan makanan khas masyarakat Sulbar secara turun temurun.
"Kalau makanan lokal seperti pisang diolah melalui teknologi industri menjadi makanan lokal guna dikomsumsi masyarakat, maka pangan tersebut dapat menjadi pengganti beras yang juga bernilai ekonomis," katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah pusat dapat membantu  mengembangkan pangan lokal dengan membantu sarana dan prasarana teknologi pengolahannya.
Menurut dia, pemerintah di Sulbar terus berupaya mengembangkan produk pangan lokal menjadi bahan makanan pokok masyarakat guna mengurangi ketergantungan terhadap beras seperti mengembangkan pisang sebagai pangan lokal melalui industri.
"Produksi pisang melimpah di Provinsi Sulbar. Jadi wajar jika komoditas itu dikembangkan menjadi pangan lokal, apalagi masyarakat Sulbar meminati makanan tersebut," katanya.
Selain pisang, komoditas lainnya yang akan dikembangkan di Sulbar menjadi pangan lokal adalah umbi-umbian yang dapat diolah dengan teknologi tepat guna agar bisa menghasilkan produk pengganti beras.
Menurut dia, apabila komoditas seperti pisang dan umbi-umbian dikembangkan menjadi bahan pokok masyarakat di Sulbar, akan mengurangi sekitar dua persen ketergantungan masyarakat terhadap komsumsi beras yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat setempat.
"Kalau beras yang dikomsumsi masyarakat dikurangi dua persen maka otomatis cadangan pangan negara kita tidak akan terkuras dan justru dihemat, dan itu akan memperkuat kondisi ketahanan pangan negara kita, ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2345 )

Pengusaha Beralih Investasi Bisnis Jagung

Saat ini banyak kalangan swasta berminat untuk melakukan investasi pada pengembangan agribisnis jagung dengan membuka areal penanaman komoditas tersebut di beberapa daerah di tanah air.   Market Development Manager PT Dupont Indonesia (produsen benih jagung hibrida), Adhie Widiarto di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Sabtu mengatakan, pihaknya mendapat banyak tawaran kerjasama untuk mengelola lahan jagung dalam skala luas. "Sejumlah pengusaha telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di sektor agribisnis jagung karena investasi di bidang ini sangat menguntungkan saat ini," katanya di sela panen perdana jagung hibrida P21 di Kawasan Industri Pupuk Kujang.

Namun demikian ketika ditanyakan sejumlah pengusaha yang telah menyatakan minat untuk melakukan investasi di agribisnis jagung tersebut, Adhie enggan menyebutkan mereka satu per satu.

Menurut dia, saat ini beberapa wilayah yang dilirik beberapa perusahaan swasta untuk mengembangkan areal jagung tersebut seperti di Merauke Papua seluas 153 ribu hektar (ha) dari potensi lahan di sana yang mencapai 300 ribu ha.

Selain itu di wilayah Sumatera Utara seluas 15.000 ha, Riau 7.000 ha, Kalimantan mencapai 22.000 ha di antaranya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Sulawesi lebih dari 50.000 ha.

Sementara itu Direktur Utama PT APB, Omay K Wiraatmadja menyatakan, pihaknya siap mengembangkan usaha pertanaman jagung pada areal seluas 1000 hektar (ha) khusus untuk Jawa Barat dalam dua tahun mendatang yakni 2009-2010 dengan pertimbangan provinsi tersebut belum optimal produksi jagungnya dibanding Jateng dan Jatim.

Pengembangan areal seluas itu, tambahnya, akan dilakukan secara bertahap yang mana pada awalnya seluas 100 ha kemudian setiap enam bulan dilakukan peningkatan sekitar 100 ha.

Mantan Dirut PT Pupuk Kujang itu mengatakan, pengembangan lahan jagung itu akan dilakukan baik secara inti maupun plasma yakni dengan bekerjasama dengan petani yang mana PT APB akan menanggung sarana produksi seperti pupuk, benih dan menjamin pembelian hasil panen petani.

Menurut dia, harga jagung di dalam negeri saat ini dalam kondisi yang baik yakni mencapai Rp3.600/kg pipilan kering naik dibanding tahun lalu yang hanya Rp2.200/kg atau sekitar Rp800 ribu/ton jagung tongkol dari Januari 2008 yang masih Rp650 ribu/ton jagung tongkol.

Dirjen Tanaman Pangan Departemen Sutarto Alimoeso mengatakan, hingga 2017 harga jagung akan bertahan pada tingkatan yang mahal sehingga merupakan kondisi yang tepat untuk mengembangkan komoditas jagung di dalam negeri.

Hal itu, tambahnya, disebabkan saat ini permintaan jagung di tingkat internasional mengalami kenaikan sebagai akibat negara-negara maju memanfaatkan komoditas tersebut sebagai biofuel atau energir alternatif pengganti bahan bakar minyak.

Kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga jagung di pasar internasional maupun domestik sehingga merupakan peluang yang bagus untuk meningkatkan produksi dalam negeri ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2322 )

Revisi Harga Gas Berlaku Awal September

PEMERINTAH akhirnya menunda pemberlakuan kenaikan harga gas industri hingga awal September 2012. Revisi terkait dengan besaran penaikan harga dan hal teknis lainnya akan diatur dalam sepekan ke depan.

Keputusan itu tercetus seusai pertemuan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, kemarin.

"Kami akan menetapkan berlakunya (revisi penaikan harga gas) efektif mulai 1 September atau setelah Lebaran. Penetapan final terhadap penaikan harga gas industri akan diputuskan dalam tempo satu minggu mulai hari ini," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat seusai pertemuan.

Menurutnya, besaran penaikan harga akan ditetapkan berdasarkan hasil pembicaraan secara periodik dan terbuka antara PGN dan kalangan industri pengguna gas bumi.

"Perundingan langsung business to business sampai detail. Jadi, tidak ada yang boleh bicara di luar pertemuan yang direncanakan," tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan pihaknya masih menghitung besaran toleransi penaikan harga dan ketersediaan pasokan hingga 2020.

Meski terjadi kisruh, nyatanya saat ini 90% industri pengguna gas sudah membeli gas sesuai dengan penaikan harga 55% yang ditetapkan PGN.
Menurut Sekretaris Jenderal Gapmmi Franky Sibarani, hal itu terpaksa ditempuh untuk kelangsungan produksi. Mereka justru meminta revisi atas harga gas yang sudah telanjur dibayar untuk tagihan Mei dan Juni itu.

"Kami bayar bukan karena setuju, melainkan karena kalau lewat (masa tenggang), (suplai) akan diputus. Ini sifatnya teknis, akan dibicarakan dalam enam hari ke depan. Pemerintah harus memastikan adanya revisi dan harga baru berlaku pada 1 September," tegas Franky.

Posisi rangkap Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji rangkap posisi PGN yang saat ini bertindak sebagai pengangkut (transporter) sekaligus pedagang (trader).

"Nanti ada pertemuan untuk membahas masalah ini, tentu harus melibatkan Kementerian BUMN. Namun, perubahan posisi tersebut tidak mudah karena PGN tidak 100% milik negara," ujar Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini.

Sementara itu, produsen gas menjamin kesinambungan pasokan gas industri asalkan pemerintah memberi insentif harga dan mendorong investasi untuk mencari sumber gas baru.

"Seandainya industri menginginkan harga gas US$9 per juta metrik standar kaki kubik per hari (mmscfd) dan menginginkan kepastian pasokan, sektor hulu harus diberikan harga US$7 per mmscfd," kata Vice President Corporate Communications Pertamina M Harun.

Harga gas yang ekonomis akan menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pasokan. Peningkatan har ga di hulu, menurutnya, akan memberikan tambahan penerimaan bagi negara berdasarkan sistem bagi hasil 70% berbanding 30% untuk keuntungan penjualan gas.  ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3659/Revisi-Harga-Gas-Berlaku-Awal-September )

Ekspor Gas Harus Dibatasi

JAKARTA - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah harus membatasi ekspor gas sesuai Peraturan Menteri ESDM No 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

"Kebutuhan gas alam setiap tahun terus meningkat seiring semakin meluasnya penggunaan gas alam sebagai sumber energi, baik untuk industri maupun kebutuhan rumah tangga serta sebagai bahan baku industri pupuk," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Azis Syamsudin dalam diskusi Tata Kelola dan Pemanfaatan Sumber Daya Gas Alam dalam Menunjang Industri Pupuk dan Industri Petrokimia di Indonesia, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/6).

Diskusi itu juga menghadirkan pembicara lain, yakni Ketua Umum HKTI Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo, Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Tony Tanduk, dan Ketua Asosiasi Pupuk Indonesia Mustafa.

Azis mengatakan, hingga saat ini pasokan gas untuk dalam negeri sangat terbatas dan mengancam industri pupuk karena belum adanya jaminan pasokan. "Karena itu. pemerintah harus mencegah penjualan gas ke luar negeri, sehingga harga pupuk terjangkau bagi petani. Paling tidak, antara supply dan demand bisa berjalan," ujar dia.

Menurut Azis, pemerintah telah mencoba mengatasi kebutuhan gas dalam negeri melalui kebijakan domestic market obligation (DM0) dan memprioritaskan alokasi gas dari lapangan baru seperti Donggi-Senoro untuk kebutuhan domestik.

Potensi gas yang dimiliki Indonesia berdasarkan status 2008 mencapai 170 triliun kaki kubik (tcf) dan produksi per tahun mencapai 2,87 tcf. Dengan komposisi tersebut Indonesia memiliki reserve to production (R/P) hingga 59 tahun ke depan.

"Karena itu, pelbagai masukan yang berkembang dalam diskusi ini, akan disampaikan kepada FPG DPR agar pada musim tanam nanti petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk. Kita akan menyampaikan masukan kepada Komisi W dan Komisi VII DPR agar persoalan ini ditangani secara serius," ujar dia.

Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Tony Tanduk mengatakan, nilai tambah yang diperoleh dari pemanfaatan gas bumi untuk industri petrokimia dan pupuk mencapai US$ 6,5 miliar per tahun. Angka ini lebih besar tiga kali lipat dibandingkan keuntungan dari penjualan gas dalam bentuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk ekspor.

Menurut dia, realisasi volume pasokan gas sebagai bahan baku pupuk pada 2011 baru mencapai 749,6 juta kaki kubik (mmscfd), termasuk swap (pertukaran pasokan) LNG untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak delapan kargo. Sedangkan kebutuhan eksisting sebesar 813 mmscfd.

"Pasokan dibanding kebutuhan mencapai sekitar 92 persen, sementara kebutuhan pasokan gas untuk bahan baku petrokimia pada 2011 sebesar 185 mmscfd dan baru terpenuhi 166 mmscfd. Pasokan gas untuk Petrokimia dibandingkan kebutuhan eksisting baru sekitar 89 persen," kata dia. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3663/Ekspor-Gas-Harus-Dibatasi )

Harga Minyak turun terendah dalam 8 bulan ini

Financeroll – Keputusan Bank Sentral AS hanya berdampak sedikit terhadap pergerakan harga minyak mentah, namun demikian harga minyak pada perdagangan Rabu (20/06) ditutup pada harga terrendah dalam 8 bulan ini setelah lebih banyak investor yang khawatir dengan suplai dan permintaan minyak mentah .
Bank Sentral AS, The Federal Reserve memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga saat ini dan kembali melanjutkan operasi Twist hingga akhir tahun ini. Hal yang mengejutkan pasar adalah pemangkasa proyeksi pertumbuhan ekonomi AS dan tingkat pengangguran yang diperkirakan akan diatas 8% sepanjang tahun ini.
Minyak mentah untuk kontrak pengiriman bulan Juli menurun sebanyak $2.23, atau sebesar 2.7%, berakhir di harga $81.90 per barel di bursa New York Mercantile Exchange, harga terendah sejak 5 Oktober silam.  Harga minyak mentah diperdagangkan dikisaran $83.02 per barel sebelum pernyataan yang dirilis oleh Energy Information Administration, dan berada di $81.95  sebelum keputusan The Fed dibacakan.
Jatuhnya harga minyak mentah ini diikuti dengan jatuhnya harga Gasoline dan minyak pemanas hingga ke harga terendah dalam beberapa bulan ini.
Pergerakan harga minyak yang naik-turun tersebut mengikuti pergerakan di lantai bursa, dimana saat bursa saham tidak banyak bereaksi atas keputusan The Fed, minyak juga berlaku demikian. Hanya saja komoditi minyak ini tidak bisa mengelak dengan data ekonomi yang menyatakan suplai minyak sangat banyak sementara permintaan minyak menurun. ( Sumber : http://financeroll.co.id/news/41156/harga-minyak-turun-terendah-dalam-8-bulan-ini )

Optimisme Pasar Membaik, Harga Minyak Rebound

NEW YORK, suaramerdeka.com - Optimisme pasar yang kembali membaik tak hanya berpengaru terhadap harga emas. Harga minyak mentah di New York pun rebound, seiring surutnya kekhawatiran terhadap krisis Eropa.
Kontrak minyak WTI untuk pengiriman Agustus naik 75 sen ke level US$ 84,35 sebarel di New York Merchantile Exchange. Sementara itu, minyak Brent untuk pengantaran Agustus turun 0,3% ke posisi US$ 95,76 per barel di bursa ICE Futures Europe, kemarin.
Sebelumnya, akibat penurunan yield obligasi Spanyol, kecemasan investor terhadap krisis Eropa memudar. Imbal hasil turun setelah pemerintah berhasil mencapai target dalam lelang obligasi. Apalagi, kreditur Eropa siap untuk mempermudah syarat bailout bagi Yunani.
Pasar juga lebih optimis sebab The Fed mulai menggelar pertemuan pada hari ini. Bank sentral AS akan memutuskan mengenai perlu atau tidaknya melanjutkan stimulus.
Di sisi lain, harga minyak juga terdongkrak berkat data stok yang turun. American Petroleum Institute melaporkan, stok minyak AS surut sebanyak 550.000 barel per 15 Juni lalu.
"Setiap kali Eropa telihat sedikit lebih stabil, akan sangat membantu pasar. Investor juga sedang menunggu keputusan The Fed, besok. Ada harapan terkait tambahan stimulus," kata Jason Schenker, presiden Prestige Economics LLC, di Texas. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/20/121780/Optimisme-Pasar-Membaik-Harga-Minyak-Rebound- )

70 Pedagang Pasar Sukoharjo Dapat SP 2

SUKOHARJO, suaramerdeka.com - Sebanyak 70 pedagang los yang menempati pasar lama Sukoharjo mendapat surat peringatan ke 2 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Peringatan diberikan karena pedagang tidak mematuhi aturan Pemkab soal revitalisasi pasar. Sebab mereka tidak mau pindah ke pasar darurat padahal sudah diberikan tempat.
Kepala Disperindag Sukoharjo Sriyono mengatakan, surat peringatan (SP) I sudah diberikan awal bulan Juni lalu. Namun karena SP tidak digubris maka pihaknya kembali melayangkan SP ke 2.
"Pedagang yang terkena SP II ini merupakan pedagang los rata-rata berjulanan sembako, sayur, alat rumah tangga dan makanan ringan," ujar Sriyono.
Pihaknya sendiri memberikan tenggat sepekan bagi pedagang yang sudah mengantongi SP 2. Jika itu tetap tidak diindahkan, maka haknya di pasar ketika sudah selesai dibangun akan dihapus. Namun demikian, dari 70 pedagang yang sudah mendapat peringatan itu, sudah ada 58 pedagang yang bersedia pindah ke pasar darurat. Sisanya masih enggan pindah dan memilih jualan di sekitar pasar lama. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/20/121782/70-Pedagang-Pasar-Sukoharjo-Dapat-SP-2 )

Rotan Indonesia Tak Dikenal Dunia

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku kecewa ketika setiap forum pameran produk rotan, masyarakat dunia tahu kalau rotan merupakan produknya China dan Vietnam. Padahal 85% bahan baku rotan berasal dan hutan Indonesia. "Itulah yang membuat saya geram dan memutuskan untuk menyetop ekspor bahan baku mentah
rotan. Bayangkan orang tahunya rotan itu asli buatan dari China dan Vietnam, padahal 85% produk rotan, bahan bakunya berasal dari hutan kita," kata Hidayat di Jakarta, Selasa (19/6).

Makanya setelah ekspor bahan mentah rotan disetop, industri pengolahan di China dan negara lainnya kebingungan karena tidak ada pasokan bahan baku, dari situ saja masyarakat dunia baru sadar rotan adalah dari Indonesia. "Kita punya pasokan bahan baku rotan yang sangat besar masa kita tidak bisa jadi nomor satu," ujarnya.

Diakui Hidayat, saat ini ekspor produk olahan rotan belum terlalu besar, namun setelah disetop ekspor bahan mentah rotannya, ekspor barang jadi olahan rotan naik38%. "Jumlahnya tidak terlalu besar, namun ada kebanggaan terkandung di dalamnya yakni nama Indonesia," tegasnya.

Memang saat ini kendala yang paling sulit adalah petanipetani rotan ini dikuasasi oleh para ijonijon yang mempermainkan harga, sehingga petani tidak pernah merasa diuntungkan ketika menjual rotan. "Namun saat ini masalah tersebut satu persatu kita benahi, saya sudah perintahkan industri untuk membeli langsung rotan dari tangan petani," ucapnya.

Tidak hanya, rotan, dirinya juga telah menghentikan ekspor CPO, kakao, dan karet yang masih belum diolah. Kalau tetap ingin ngotot mengekspor mentah akan dikenakan bea keluar. "CPO misalnya dibeli oleh China, namun mereka olah dan jual ke kita kembali dengan harga 15 kali lebih mahal. Saat ini kita setop, 20 industri hilir CPO China saat ini sedang menganga menunggu pasokan bahan baku mentah dari kita," ungkapnya.

Kalau industri di China mau bahan baku dari Indonesia, dirinya mempersilakan bangun pabrik pengolahan di Indonesia. "Saat ini sih dikabarkan sudah 8 industri hilir mereka di CPO berminat bangun pabrik pengolahan di Indonesia," cetusnya ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3649/Rotan-Indonesia-Tak-Dikenal-Dunia )

Revisi Harga Gas Keluar Pekan Depan

VIVAnews - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sedang meninjau kenaikan harga gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada sektor industri di Jawa Barat yang naik hingga 55 persen.

"Kami merencanakan, kenaikan harga gas yang tadinya sekitar 55 persen ini akan ditinjau. Kita akan lihat berapa cost di hulu dan distribusi. Evaluasi ini maksimum seminggu selesai," kata Menteri ESDM, Jero Wacik di Jakarta, Selasa 19 Juni 2012.

Wacik menjelaskan, peninjauan kembali harga gas ini akibat adanya keluhan dari pihak industri. Bahkan, meski ada yang menerima kenaikan harga tapi mereka meminta jaminan pasokan. "Memang ada juga yang setuju kenaikan harga tapi mintanya secara bertahap," ujarnya.

Nantinya, kata dia, revisi harga gas PGN akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Harga yang baru ini diharapkan baik untuk kepentingan gas secara nasional.

Menteri dari Partai Demokrat ini menambahkan, harga gas yang baru nanti, selain akan tetap memperhatikan investasi di sektor hulu juga sektor industri pengguna gas di hilir agar tidak terbebani kenaikan harga.

"BP Migas, Ditjen Migas, dan PGN sekarang sedang menghitung ulang berapa besaran kenaikannya. Namun, harga hulu tidak akan berubah, yang berkurang bukan di hulu tapi harga di hilirnya," ujar Wacik.

Mengenai opsi kenaikan harga gas secara bertahap, lanjutnya, juga termasuk dalam kajian Kementerian ESDM. Lebaran, kata dia, tentunya menjadi salah satu faktor penting untuk memperhitungkan besaran harga gas.

Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menjelaskan, pertemuan dengan Menteri ESDM hari ini untuk meminta kepastian prioritas gas seperti tertuang dalam revisi Permen ESDM Nomor 3/2010.

"Kami meminta industri yang menjadi prioritas terakhir diubah dan dijadikan sama pentingnya dengan industri lain, karena kontribusi produk domestik bruto dari sektor industri cukup besar seperti penyerapan tenaga kerja," katanya.

Seperti diketahui, Permen Nomor 3 Tahun 2010 mengatur prioritas gas diutamakan untuk peningkatan produksi migas, industri pupuk, PLN, dan terakhir untuk industri.

Ia menyambut baik itikad baik Menteri ESDM yang akan mengeluarkan Permen ESDM tentang Revisi Harga Gas yang akan keluar minggu depan. "Karena jelang lebaran merupakan peak season, jangan sampai masalah ini mengganggu produksi. Industri makanan-minuman diharapkan bisa produksi penuh minggu depan," tutur Hidayat. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3652/Revisi-Harga-Gas-Keluar-Pekan-Depan )

Bupati Kunjungi Warga Pedalaman Sajau

Programkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, H Budiman Arifin bersama rombongan, kemarin (18/6) mengunjungi warga pedalaman di Kampung Benyaun, Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Turut mendampingi Bupati, diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Untuk diketahui, Kampung Benyaun berada di wilayah Kilometer (KM) 40 Kota Tanjung Selor arah ke Kabupaten Berau. Nah, saat sampai di KM 40 Tanjung Selor, harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil berupa ketinting yang menggunakan mesin tempel dengan jarak tempuh sekira 1,5 jam.

Sesampainya di lokasi, Bupati Bulungan ternyata sudah ditunggu warga pedalaman, yang biasanya lebih senang hidup bersahabat dengan alam dan berpindah-pindah. Tingkat pendidikan dan kesehatan warga di daerah itu masih sangat rendah. “Tingkat pendidikan masih nol,” kata bupati kepada pewarta harian ini yang turut serta bersama rombongan.

Menanggapi tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah itu, bupati pun langsung membahas permasalahan itu dan mengumpulkan beberapa Kepala SKPD yang kebetulan ikut mendampingi bupati.

Hasil rapat singkat itu, bupati menjelaskan bahwa khusus untuk layanan dasar yakni kesehatan dan pendidikan di daerah itu, bakal diprogramkan dalam waktu dekat ini. “Kita upayakan setiap bulan ada pelayanan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Idewan Budi Santoso.

Sementara untuk pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Haerumuddin, belum bisa memastikan pelayanan pendidikan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun Haerumudin menegaskan jika pada tahun depan program untuk pendidikan di daerah pedalaman Sajau akan diprogramkan. ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25235 )

Bupati : Sertifikat Halal Memberi Nilai Plus Fatwa Haram Bagi Produk yang Menyebabkan Sakit

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Bidang Keuangan, H Hamidan mewakili Bupati Bulungan, H Budiman Arifin untuk membuka sosialisasi audit halal  bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bulungan, kemarin (18/6).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Disperindagkop ini menghadirkan narasumber Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Timur, Sumarsongko.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Hamidan mengatakan, pelaksanaan sosialisasi ini sangat strategis, utamanya bagi para pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di industri makanan dan minuman.

Pentingnya label halal bagi produk, menurutnya untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang serifikat halal bagi semua jenis produk tersebut. Selain itu, sertifikat halal juga akan memberikan nilai tambah dalam peredaran produk di pasaran.

“Adanya sertifikasi halal ini akan menunjukkan sumberdaya manusia, pengelola IKM yang berkualitas, yang memahami arti penting pelayanan, kepuasan dan rasa aman bagi konsumen untuk menikmati produk yang dihasilkan,” terang bupati dalam sambutannya kepada sekira 40 pengusaha IKM di Bulungan.

Pria yang sempat menjabat Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat KabupatenBulungan ini berharap ada tiga hal yang bisa dicapai dalam kegiatan sosialisasi ini. Pertama, audit halal yang dilaksanakan untuk memperoleh sertifikasi akan memberi nilai tambah bagi produk IKM di Bulungan. Kedua, meningkatkan daya saing produk IKM, sekaligus memberikan proteksi bagi setiap produk yang dihasilkan dari upaya pemalsuan. Dan yang ketiga, adanya sertifikasi halal akan memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumen muslim, dalam hal kebersihan serta kehalalal produk yang dihasilkan.

Sementara itu Sumarsongko mengatakan, masih banyak yang belum memahami makanan dan minuman yang halal. Dari itu melalui, sosialisasi ini, pemilik IKM bisa memahami bagaimana menciptakan produk makanan dan minuman yang halal.

Pasalnya, selama ini masyarakat hanya mengetahui empat hal yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi, menyebelih hewan tanpa menyembutkan asmah Allah serta minuman

keras. Padahal, makanan dan minuman yang banyak mudaratnya, MUI memfatwakan haram. Oleh karena itu, dalam audit sertifikasi dilakukan audit pada bahan baku,proses dan lingkungan.

“Makanan dan minuman yang banyak mudaratnya hanya membuat kita sakit, sengsara, jadi MUI mengharamkannya. Dari itu, tim yang tergabung dalam LPPOM-MUI ini kita rekrut teman-teman yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing sehingga bisa memaksimalkan sertifikasi halal ini,” ungkap Sumarsongko kepada Radar Tarakan.(ian/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25234 )

SMK Indonesia Bentuk Induk Koperasi

"PULUHAN SMK dari berbagai daerah di .["indonesia sepakat membentuk Induk Koperasi SMK yang berpusat di SMKN 26 Jakarta pada Sabtu (16/6).
Pembentukan Induk Koperasi SMK ini agar pengembangan koperasi di SMK-SMK dapat mengakses bantuan program dan pendanaan dari pemerintah.
Dukungan telah diberikan Kementerian Koperasi dan Usahaka Kecil Menengah. Apalagi, koperasi-kopcrasi SMK ini bakal mendukung program pemerintah dalam penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Seperti diberitakan Kompas.com, Induk Koperasi SMK Indonesia ini bakal digandeng PT Berkah Mekar Mugi Rahayu untuk mengembangkan aksesori untuk sepedamotor rctroftd hybrid. Dengan penambahan aksesori ini, pengunaan BBM sepeda motor yang sudah ada dapat dialihkan ke sumber listrik dari baterai.
Kcru.i Asosiasi Koperasi SMK Priyanto mengatakan pembentukan Induk Koperasiini merupakan gabungan dari pusat koperasi SMK-SMK yang ada di tiap provinsi. Selain membantu SMK untuk mengembangkan kewirausahaan, langkah ini sebagai wujud dukungan SMK pada penghematan energi secara nasional.
Sepeda motor rctrofid hybdrid yang dikembangkan sekitar tiga tahun lalu sudah diuji coba secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan pada Mpi lalu, sepeda motor hybrid ini juga mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Koperasi di tiap SMK, imbuh Priyanto, nantinya .ikan mengembangkan bengkel untuk memasang aksesori pada seped.i motor yang ada di pasaran menjadi sepeda motor retrofid hybrid. DM ( Sumber : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=896:smk-indonesia-bentuk-induk-koperasi&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98 )

Harga Bawang dan Cabai Meroket, Lainnya Stabil

PURWAKARTA, JAWA BARAT - Harga cabai dan bawang bertahan tinggi di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/6/2012). Namun, komoditas sayuran lain umumnya stabil dalam dua pekan terakhir. Di Pasar Rebo Purwakarta, harga cabai merah besar dan cabai keriting bertahan Rp 30.000 per kilogram, naik dibandingkan bulan lalu yang masih Rp 20.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram dan bawang merah dari Rp 12.000 menjadi Rp 16.000. Sementara itu, komoditas sayur lain umumnya stabil. Wortel, misalnya, stabil Rp 6.000 per kilogram, tomat Rp 6.000 per kilogram, kol Rp 4.000 per kilogram, dan kentang Rp 6.0000 per kilogram.

"Ada kecenderungan permintaan naik, mungkin karena banyak warga yang menggelar hajatan atau bersiap menjelang Ramadhan," kata Imas (45), pedagang sayuran dan bahan pokok di Pasar Rebo. Meski kenaikannya dinilai wajar, sejumlah pedagang makan an mengaku terbebani. Sebab, cabai dan bawang menjadi bumbu dasar untuk memasak. Selain itu, mereka juga mengeluhkan harga elpiji yang belum turun ke posisi semula meski operasi pasar dan pasokan telah ditambah sepekan terakhir. Aep (57), pedagang kupat tahu di Jalan Kemuning menambahkan, harga elpiji kemasan 3 kilogram memang turun dari Rp 18.000-23.000 menjadi Rp 16.000-18.000. Namun, harga eceran itu belum kembali ke posisi semula yang maksimal Rp 15.000. "Sekarang (elpiji) sudah tak langka, tetapi harganya belum kembali seperti semula. Meski beda Rp 1.000, terbilang besar untuk pedagang kecil seperti saya," kata Aep. ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2290 )

Harga Gula Pasir Merangkak Naik

MAKASSAR, SULSEL – Bulan Ramadan masih tersisa satu bulan lagi. Kendati demikian, harga komoditas khususnya gula pasir mulai merangkak naik hingga mencapai Rp2.000 per kilogram (kg). Dari pantauan SINDO, harga gula pasir di pasar tradisional mencapai RP13.000 dari yang sebelumnya hanya Rp11.000 per kg.Salah seorang ibu rumah tangga Fitri Wirdaningsih mengaku, kenaikan harga tersebut sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, untuk gula eceran, dilepas pedagang seharga Rp6.500 per liter. Padahal sebelumnya harga gula hanya Rp5.000 per liter. “Kalau beli per kilogram bisa mencapai Rp13.000.Jika tidak segera diantisipasi maka sangat menyulitkan, apalagi mau Ramadan,” jelas pegawai Pemerintah Kota Makassar ini kepada SINDO,kemarin. Terpisah, salah seorang pedagang di Pasar Mandai, Risna mengaku kenaikan tersebut disebabkan harga dari distributor sangat tinggi.

Kendati demikian, dia enggan mengungkapkan, harga gula yang ditetapkan pedagang besar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Makassar Dedi Hermadi yang dikonfirmasi tidak membantah adanya gejolak harga gula pasir di lapangan. Menurutnya, fenomena tersebut disebabkan adanya penertiban dan pengawasan terhadap beredarnya gula rafinasi di pasaran. “Hingga saat ini hanya harga gula pasir yang naik. Untuk komoditas lain, harganya masih normal,”terangnya. Dedi mengaku, dari hasil pemantauan di sembilan pasar tradisional di Kota Makassar, harga bahan pokok lainnya seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan telur cenderung masih stabil. Menurutnya, untuk mengantisipasi naiknya harga sembako jelang Ramadan, pihaknya akan memperketat pengawasan. Operasi pasar ini dinilai sangat penting dilakukan jika pedagang sudah menaikkan harga.Dedi juga mengakui hingga saat ini stok sembako di pasaran masih aman. Menanggapi naiknya harga gula, anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, kenaikan harga sembako menjelang Ramadan tidak dapat dihindari. Alasannya, hukum pasar akan berlaku jika terjadi lonjakan permintaan ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2291 )

Industri Menunggu Kebijakan Presiden

JAKARTA, KOMPAS Kalangan industri masih menunggu kebijakan Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan harga gas industri. Apabila campur tangan pemerintah lemah, industri dikhawatirkan akan kalah dalam persaingan.

Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Franky Sibarani di Jakarta, Senin (18/6), mengatakan, "Hingga kini, kami masih menunggu kebijakan Presiden. Campur tangan Presiden diperlukan, atau setidaknya lintas kementerian sebagai pembantu Presiden niampu menyelesaikan masalah ini sebelum sampai berlarut-larut."

Surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilayangkan tertanggal 5 Juni 2012. Kalangan industri keberatan atas kenaikan harga gas industri sebesar 55 persen sehingga mengusulkan kenaikan dilakukan secara bertahap.

Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam pesan singkatnya menegaskan, "Hari Selasa (ini) saya akan bertemu dengan Menteri ESDM. Sehari sesudahnya, saya pastikan untuk bertemu dengan pengusaha pengguna gas."

Penolakan

Penolakan kalangan industri pengguna gas sehubungan dengan keputusan kenaikan harga gas industri berdasarkan surat dari PT Perusahaan Gas Negara perihal penyesuaian harga gas sebesar 55 persen.

Franky mengatakan, "Kenaikan itu diberlakukan tiba-tiba pada bulan Mei 2012. Penggunaan gas berpengaruh terhadap 20-30 persen dari biaya produksi anggota kami."

Menurut Franky, dalam surat kepada Presiden juga disebutkan, kontrak jangka panjang dengan pihak pembeli tidak memungkinkan untuk diperhitungkan kembali. Di tengah kondisi pasar ekspor yang sedang lesu, kenaikan harga gas ini akan menambah beban industri sehingga menurunkan daya saing.

Selain itu, Presiden juga diinformasikan bahwa saat ini terdapat 405 pabrik yang menggunakan gas. Pabrik ini terbagi dalam 27 industri dan tersebar di 16 provinsi. Sayangnya, semua pabrik kekurangan suplai gas. Karena itu, Presiden didorong mempertimbangkan penghentian ekspor gas dan memprioritaskan alokasi gas untuk kepentingan nasional.

Ernovian G Ismy, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia, mengatakan, kekalahan daya saing akan dirasakan oleh industri tekstil mengingat harga jual produk impor jauh lebih kompetitif.

"Kalau tak tahan, industri tekstil dengan mudah akan merumahkan, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau satu set mesin tekstil terdiri dari 150 orang tidak mendapatkan pasokan gas, 150 pekerja itu di PHK," ujar Ernovian. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3610/Industri-Menunggu-Kebijakan-Presiden )

Semester I, Konsumsi Semen Capai 26 Juta Ton

JAKARTA - Asosiasi Semen Indonesia (ASI) memperkirakan, konsumsi semen nasional sepanjang semester I-2012 mencapai 26 juta ton, naik 13% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong pertumbuhan di sektor perumahan.

"Hingga Mei 2012, konsumsi mencapai 21,52 juta ton. Sepanjang semester I ini, setidaknya bisa menembus 26 juta ton. Artinya, Juni ini saja bisa 5 juta ton," kata Ketua Umum ASI Widodo Santoso usai pembukaan Cemtech Asia 2012 Conference di Jakarta, Senin (18/6).

Berdasarkan data ASI, konsumsi semen nasional sepanjang Januari-Mei 2012 naik 13,8% menjadi 21,52 juta ton dibandingkan periode sama 2011 yang tercatat 18,91 juta ton. ASI optimistis, konsumsi semen nasional sepanjang tahun ini mampu menembus 54 juta ton, naik 12% dibandingkan tahun lalu 48 juta ton.

Menurut Widodo, pendorong pertumbuhan datang dari sektor perumahan. "Kredit perumahan, fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), masih tergolong menarik untuk memacu pembangunan properti residensial," ujar dia.

Widodo menjelaskan, konsumsi semen untuk semester I biasanya mewakili 48-49% dari total konsumsi sepanjang tahun. Sementara 51-52% sisanya, berasal dari konsumsi semester II.

Dia menilai, konsumsi semen nasional pada semester II-2012 masih bisa tumbuh minimal 14-15%. "Meski, harus diantisipasi juga adanya momen puasa dan libur pada semester II, saya lihat sepertinya masih bagus. Sampai akhir tahun, minimal 54 juta ton bisa dicapai," kata Widodo.

Secara wilayah, dia menambahkan, Kawasan Indonesia Timur (KTI) menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan. Namun, berdasarkan konsumsi, kawasan ini masih lebih rendah dibandingkan Jawa dan Sumatera.

Menurut Widodo, hingga 55% konsumsi semen masih terpusat di Jawa. Selanjutnya, sekitar 23% konsumsi semen nasional dari Sumatera, dan 22% sisanya terbagi atas pulau-pulau di KTI.

Widodo menilai, walaupun pertumbuhan di Pulau Jawa hanya 7%, dampaknya akan cukup besar mengingat jumlah konsumsi dari pulau tersebut masih terbesar. Sedangkan di luar pulau Jawa, terutama KTI, pertumbuhannya bisa mencapai 30% meskipun basis konsumsinya masih rendah. "Jadi, bisa dibilang pertumbuhan merata di seluruh Indonesia, meski besaran kenaikannya berbeda," ungkap dia.

Mengenai harga, dia memastikan, tidak ada kenaikan. Pasalnya, stok produksi yang tersedia di pasar masih aman, sehingga tidak ada peluang bagi spekulan untuk menaikkan harga. "Harga tetap, tidak ada kenaikan. Kan stoknya aman. Jadi, tidak ada spekulasi. Harga bisa naik kalo stok barangnya tidak ada," ujar Widodo.

Kapasitas produksi

Tahun ini, ASI memproyeksikan, kapasitas terpasang industri semen nasional mencapai 60 juta ton dengan utilisasi berkisar 80-85%. Pada Januari-Mei 2012, Indonesia memangkas ekspor semen hingga 66,9% menjadi hanya 43.508 ton dibandingkan periode sama tahun 2011 yang tercatat 131.406 ton.

Menurut Widodo, pemangkasan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan semen di dalam negeri. "Tahun 2015, kapasitas kita bisa mencapai 80 juta ton. Tentu, itu berasal dari investasi-investasi baru," kata dia.

Widodo menambahkan, sebagian pasokan semen di dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Dia mencontohkan, Semen Andalas Indonesia (Lafarge) masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan semen di Aceh dan sekitarnya, karena pabrik perseroan belum beroperasi maksimal.

Sementara itu, Dirjen Basis Industri Manaufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, konsumsi semen per kapita di Indonesia masih tergolong rendah, bahkan jika dibandingkan negara-negara di kawasan Asean.

"Konsumsi semen per kapita di dalam negeri masih sekitar 200 kilogram per kapita. Sedangkan, di negara-negara Asean, beberapa diantaranya bahkan melebihi 300 kilogram per kapita. Karena itu, peluang pertumbuhan konsumsi semen di dalam negeri masih tinggi," kata Panggah.

Dia menambahkan, proyek pembangunan dalam mekanisme MP3EI akan memacu permintaan semen di dalam negeri. Untuk itu, beberapa industri sudah berinvestasi membangun pabrik penggilingan semen dan pabrik pengepakan (packing plant).

Panggah menjanjikan, investasi pembangunan industri semen di daerah tertentu, terutama di kawasan Timur Indonesia, akan diberikan fasilitas insenuf investasi. Salah satu insentif yang disiapkan adalah fasilitas keringanan pajak penghasilan badan (tax allowance).

Teknologi Hijau

Di sisi lain, Panggah mengingatkan industri semen agar tetap mengacu pada upaya implementasi industri hijau dengan teknologi-teknologi hemat energi. Hal itu sesuai dengan peta panduan (road map) yang dirancang Kemenperin.

"Salah satunya adalah dengan mengurangi rasio penggunaan klinker, dari 90% menjadi 80%. Dengan demikian, akan menghemat energi untuk pembakaran. Kami juga mendorong penggunaan energi biomassa," kata Panggah.

Widodo menambahkan, pengurangan rasio klinker menjadi 80% dari 90% secara linier bisa menekan konsumsi energi, yakni sekitar 10% per ton semen. "Pengurangan klinker tidak mengubah struktur kekuatan semen. Dan, sudah ada standarnya, ada SNI-nya," kata Widodo. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3615/Semester-I,-Konsumsi-Semen-Capai-26-Juta-Ton )

Harga Minyak Mentah Naik Signifikan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pada perdagangan elektronik di Asia, Senin (18/6) harga minyak mentah tampak mengalami kenaikan yang signifikan. Harga komoditas ini menguat ke level tertinggi dalam satu minggu belakangan ditopang oleh harapan bahwa Yunani akan bertahan di kawasan euro setelah partai yang mendukung bailout memperoleh suara terbanyak di pemilu Minggu kemarin.
Partai Demokrasi Baru yang konservatif tampak memimpin perolehan suara sebesar 2.9% setelah 97% suara dihitung. Demokrasi Baru berhasil memperoleh 29.7% persen suara sementara partai garis kiris SYRIZA tampak berada di posisi kedua dengan 26.9% suara.
Bonus 50 kursi akan diberikan kepada partai yang berada di peringkat pertama dalam pemilu kali ini. Dengan peraturan tersebut maka partai-partai pendukung bailout yaitu Demokrasi Baru dan PASOK diperkirakan bakal mengamankan 161 kursi di parlemen dari total 300 kursi. Aliansi kedua partai ini sudah berkomitmen untuk mempertahankan Yunani di dalam kawasan euro.
Harga minyak mentah untuk kontrak pengiriman bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 1.57 dolar hari ini dan ditransaksikan di posisi 85.60 dolar per barel. Posisi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tanggal 11 Juni lalu. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/18/121588/Harga-Minyak-Mentah-Naik-Signifikan

Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik

SOLO, suaramerdeka.com - Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai naik sepekan ini. Gula pasir, telur dan ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan harga yang paling menonjol.
Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga lantaran tingginya permintaan. Belakangan, banyak warga sedang menggelar hajatan. Tidak heran jika kenaikan harga kemudian mengiringi.
"Gula pasir sekarang terus naik harganya, menjadi Rp 12.800 per kg. Sepekan sebelumnya harganya baru Rp 12.500 per kg. Kalau harga normal, berkisar pada harga Rp 11.000 per kg," papar Ana Tri Juliana, salah satu pedagang di Pasar Legi, Senin (18/6).
Pasokan yang masuk sampai di kiosnya saat ini masih normal. Hanya saja, barang cepat habis, karena itu dia kadang kekurangan memenuhi permintaan. Bahkan untuk gula pasir dalam kemasan, barangya sulit didapat.
Dua minggu terakhir pihaknya sudah tidak lagi menerima pasokan dari distributor. Demikian pula harga telur ayam. Kini komoditas tersebut per kg dijual seharga Rp 14.500 per kg. Harga telur diakui memang sangat labil. Harga senantiasa berubah seiring dengan permintaan yang naik turun.
"Ini belum juga masuk bulan puasa harga naik. Mungkin nanti kalau masuk puasa harga bisa terus naik," imbuh dia.
Kendati demikian, sejumlah komoditas lain justru mengalami penurunan harga. Seperti cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang merah, serta bawang putih. Cabai rawit merah dijual seharga Rp 13.000 per kg. Padahal sebelumnya harga Rp 21.000 per kg. "Cabai merah besar harganya lebih anjlok, dari Rp 30.000 per kg sekarang menjadi Rp 14.000 per kg," urai salah satu pedagang cabai, Heri Susanto. ( Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/18/121593/Harga-Kebutuhan-Pokok-Mulai-Naik )

Dahlan Iskan Bela PGN Naikkan Harga Gas

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak ingin mencampuri permasalahan kenaikan harga gas ke Industri sebesar 55% yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Kenaikan harga gas ke Industri oleh PGN bukan urusan saya, karena itu merupakan aksi korporasi," kata Dahlan ketika ditemui di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Menurut Dahlan, kebijakan menaikkan harga gas ke Industri merupakan kewenangan PGN sepenuhnya.

"Itukan kewenangannya PGN (naikan harga gas)," tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan akan mengumpulkan para pelaku industri untuk bertemu dengan Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN) membahas pasokan dan harga gas untuk Industri.

"Saya akan kumpulkan minggu depan para pelaku industri untuk ketemu dengan Direksi PGN setelah saya ketemu Menteri ESDM hari ini," ungkap Hidayat di kantornya, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta.

Setelah melakukan rapat tertutup dengan Dirut PGN, MS Hidayat mengatakan dirinya terlebih dahulu akan bertemu Menteri ESDM untuk membahas lebih lanjut perihal harga dan pasokan gas ini.

"Saya mau ketemu Menteri ESDM dulu, membahas semua ini, kalau perlu dengan BPH Migas juga. Karena ini menyangkut hulu juga," katanya. ( Sumber : http://www.kemenperin.go.id/artikel/3606/Dahlan-Iskan-Bela-PGN-Naikkan-Harga-Gas )

Pengadaan Beras Bulog Indramayu Sudah Capai 65 Ribu Ton

INDRAMAYU,(PRLM).-Pengadaan beras oleh Bulog Sub Divre Indramayu hingga pekan ini sudah mencapai 65 ribu ton. Angka tersebut mencapai separuh dari prognosa (rencana pengadaan) tahun 2012, yaitu 130 ribu ton.
Kepala Sub Divre Bulog Indramayu, Sudarsono mengatakan, pengadaan beras tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selain produksi yang meningkat, tingginya pengadaan juga didukung harga yang dinilai cukup memadai.
"Tahun 2011 pengadaan hanya 42 ribu ton, karena harga di pasar jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sekarang pengadaan sudah melampaui angka itu," ujar Sudarsono, ditemui di Kantor Sub Divre Bulog Indramayu, Kamis (14/6).
Dia mengatakan, saat ini HPP yang digunakan merujuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang mulai berlaku efektif pada Februari silam.
Dalam inpres itu disebutkan bahwa HPP gabah kering panen (GKP) Rp 3.300 per kg di petani atau Rp 3.350 per kg di penggilingan. HPP gabah kering giling (GKG) Rp 4.150 per kg di penggilingan atau Rp 4.200 per kg di Gudang Perum Bulog.
Sementara HPP beras Rp 6.600 per kg di Gudang Perum Bulog. HPP ini selisihnya tidak terlampau jauh dengan harga yang berlaku di pasar umum. Dengan kata lain, HPP masih bisa bersaing di pasaran untuk pengadaan beras Bulog.
Sementara tahun 2011, HPP masih mengacu kepada Inpres 7 tahun 2009. Ketentuan yang tidak diperbarui dalam dua tahun membuat selisih HPP dengan harga pasar terlampau jauh. Dengan demikian petani lebih memilih untuk melepas gabah atau beras ke pasar umum daripada ke Gudang Bulog.
Dengan membaiknya pengadaan, dia optimistis prognosa tahun ini akan tercapai. Saat ini, nilai kontrak sekitar 67 ribu ton belum sepenuhnya terealisasi. Sebanyak 86 mitra Bulog yang aktif masih bisa menambah jumlah pengadaan.
Di sisi lain, produksi di tingkat petani pun masih akan terus bertambah. Panen gadu diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan Juli. "Kita masih lihat perkembangan panen gadu, kalau panen gadu bagus pengadaan akan bagus juga," ujarnya ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2274 )

Pejabat Mulai Latihan Tari Jepen

TANJUNG SELOR – Mulai hari Jumat (15/6), sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan berlatih tari Jepen dan Gerak Sama yang digelar di halaman Kantor Bupati Bulungan. Kegiatan ini digelar dalam rangka mempersiapkan penampilan tari Jepen dan Gerak Sama Massal yang akan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan pada tanggal 12 Oktober mendatang.

Sekaligus sebagai tindaklanjut dari instruksi Bupati Bulungan, H Budiman Arifin kepada bawahannya, untuk berlatih tarian jepen dan tari gerak sama. Karena, sangat diharapkan pada saat  HUT nanti, semua pejabat ikut dalam kelompok tari Jepen dan Gerak Sama, dengan total penari yang terlibat sekira 500 orang.

Di beberapa kesempatan, bupati juga sering mengingatkan masalah ini. Selain untuk menyemarakan HUT, bupati juga menginginkan agar tari Jepen yang merupakan tarian asli suku Tidung dan Bulungan, serta tari Gerak Sama yang merupakan tarian khas suku Dayak ini menjadi ikon Kabupaten Bulungan.

Selain para pejabat, para anggota gerakan Pramuka di Bulungan pun diharapkan mampu menarikan kedua jenis tarian ini. Sehingga ketika berada di daerah orang, Bulungan bisa menampilkan dua jenis tarian yang menjadi ciri khas kabupaten Bulungan ini.

Untuk diketahui, dalam latihan tersebut, tampak Asisen III Sekretariat Kabupaten Bulungan Zaini Anwar, sejumlah Kepala dan Sekretaris SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) turut serta.(ian/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25202 )

Bulog Gunakan Beras Bulungan

TANJUNG SELOR - Jika selama ini Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdivre) Tarakan mengunakan beras impor dari Vietnam, nah mulai saat ini, Bulog sudah menggunakan beras Bulungan.

Tapi karena jumlahnya masih terbatas, maka beras tersebut untuk sementara waktu hanya diperuntukkan bagi para RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) di Bulungan. Dan, rencananya dalam waktu dekat akan bertambah lagi sekira 25 ton.

Hal ini disampaikan Kepala Subdivre Bulog Tarakan, Suharyono kepada wartawan, kemarin (15/6). Katanya, penggunaan beras lokal Bulungan ini, merupakan bentuk kerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bulungan. Namun, belum  berbentuk kemitraan.

“Setiap panen, jika sesuai harga Bulog, Satgas Bulog akan membeli. Namun, kedepannya kita berharap ada kemitraan Bulog dengan pihak penggiling yang memenuhi syarat dan gapoktan yang ada di Bulungan, sehingga ketersediaan beras lokal untuk Bulog bisa terpenuhi,” ungkap Suharyono.

Apalagi, saat ini Bulungan sedang mengembangkan rice estate dan food estate. Jika program itu, berhasil tidak tertutup kemungkinan beras Bulungan bisa disuplay menjadi beras Bulog sampai ke Tarakan, asalkan harga jual petani cocok dengan harga standar bulog yang telah ditetapkan.

“Pada intinya, Bulog siap menampung beras petani. Asalkan harga cocok,” ungkapnya.

Untuk diketahui, saat ini Bulog sudah mengemas beras lokal Bulungan itu ke dalam kemasan karung 15 kilogram, yang tidak lain juga ukuran jatah RTSPM setiap bulannya dengan harga beras Rp 1.600 per kilogram. Sedangkan, untuk beras impor menggunakan kemasan karung 50 kilogram yang biasanya rata-rata disuplai ke RTSPM setiap dua sampai tiga bulan sekali.

Terkait stok beras Bulog yang ada di gudang Tanjung Selor, pria yang berkantor di Tarakan ini menyebutkan, masih aman untuk sekira tiga bulan mendatang. Pasalnya, sampai saat ini masih ada sekira 238 ton, dimana rata-rata per bulan pagu untuk RTSPM di Bulungan sekira 60 kilogram.

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 121 ton per bulan. Pasalnya, pagu tersebut telah menggunakan data RTSPM program perlindungan sosial 2011 dengan jumlah RTSPM hanya 4.148, turun dari 8.110 menggunakan data PPLS 2008 silam.

“Rencananya dalam waktu dekat masuk lagi sekira 300 ton dari Tarakan. Jadi, stok aman sampai bulan Ramadan,” pungkasnya. (ian/ndy) ( Sumber : http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Bulungan/25204 )

Harga minyak naik kembali, inflasi dan suplai minyak terbatas

Financeroll – Harga Minyak mentah naik di perdagangan Kamis (14/06) atas spekulasi bahwa The Fed makin berpeluang mengeluarkan kebijakan kuantitatif.
Selain sentiment dari domestik AS, kenaikan harga minyak juga ditopang dengan komitmen OPEC yang akan tetap mempertahankan produksinya saat ini. Para anggota OPEC dalam sidang mereka di Wina, Austria memutuskan tidak mengubah target produksi saat ini sebanyak 30 juta barel per hari.
Harga minyak mentah untuk bulan Juli ditutup pada harga $83.91 per barel atau naik $1.29, atau sebesar 1.6% di bursa New York Mercantile Exchange. Dieprdagangkan di kisaran $82.90 sebelum OPEC membacakan keputusannya.
Berdasarkan jajak yang dilakukan oleh Platts, bahwa produksi actual OPEC sebenarnya diatas batas resminya, mencapai 31.75 juta barel per hari sepanjang bulan Mei.
Para pialang di pasar minyak juga melihat data ekonomi AS yang menujukkan tekanan inflasi akan membuka peluang bagi The Fed untuk mengeluarkan kebijakan kuantitatif lanjutan. Hal ini memberikan dorongan bagi kenaikan harga minyak mengingat dampaknya adalah melemahnya Dolar AS.
Klaim pengangguran naik sebanyak 6 ribu atau menjadi 386 ribu dari minggu lalu, sementara perkiraan analis justru akan menurun. Indikator lain adalah jatuhnya indek harga konsumen atau CPI dibulan Mei yang turun sebanyak 0.3%. ( Sumber : http://financeroll.co.id/news/40347/harga-minyak-naik-kembali-inflasi-dan-suplai-minyak-terbatas )

Harga Cabe di Gresik Meroket Jelang Puasa

GRESIK, JAWA TIMUR - Menjelang bulan suci ramadan, harga cabe rawit dan gula pasir mulai kejar kejaran naik. Seperti cabe rawit, malam hari harganya Rp 9.000/kg, siang hari menjadi Rp 11.000/kg. Sementara cabe merah tetap stabil Rp 18.000. "Keuntungan rata-rata perkilo gramnya hanya Rp 1000 sampai Rp 2000," kata Rukayah (53), saeorang penjual cabe di Pasar Baru Gresik, Kamis (14/6/2012). Harga gula pasir di Pasar Baru Gresik, sebelumnya Rp 11.200/kg sekarang menjadi Rp 12.500/kg. Untuk gula merah sebelumnya Rp 15.000/kg sekarang menjadi Rp 16.000/kg, sedangkan yang kualitas kedua sebelumnya harga gula merah Rp 12.000/kg naik menjadi Rp 15.000/kg.

Sementara, beberapa harga bahan pokok lainnya tetap stabil. Seperti beras mulai dari harga Rp 45.000/5 kg, dan eceran mulai Rp 7.300/kg, Rp 8.000/kg, Rp 9.000. Begitu juga harga minyak goreng curah eceran, tetap stabil Rp 9.700/kg. Telor yang sebelumnya Rp 13.500/kg menjadi Rp 15.000/kg, telur puyuh dari Rp 18.000/kg menjadi Rp 18.500/kg, dan telur ayam kampung sebelumnya Rp 1.100,/biji naik Rp 1.200/biji. "Sehari rata-rata bisa menjual 105 kg telur horn," kata Rijah (58), penjual telur di Pasar Baru Gresik.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Gresik, M Najikh mengatakan, untuk mencegah kenaikan harga petugas pasar selalu melakukan pengecekan, agar tidak terjadi permainan harga. "Tiap hari harga sembako selalu dikirimkan dan di up date ke propinsi dan depperindag Jakarta. Datanya dari empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, ( Sumber : http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=2267 )